JAKARTA - Menjelang Idul Fitri 2026, pemerintah fokus menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan untuk memperkuat daya beli masyarakat. Bantuan ini ditujukan bagi kelompok masyarakat miskin yang terdampak inflasi kebutuhan pokok, terutama beras dan minyak goreng.
Skema ini menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi di kuartal pertama 2026. Dengan bantuan sosial, diharapkan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan tekanan inflasi dapat diminimalkan.
Bansos Pangan untuk 35,04 Juta Keluarga Penerima
Pemerintah menyiapkan bansos pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat. Target utama adalah masyarakat yang masuk dalam desil 1-4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN).
Desil 1-4 mencakup kelompok masyarakat sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Program ini memastikan bantuan tepat sasaran dan langsung dirasakan oleh yang membutuhkan.
Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bantuan akan disalurkan selama dua bulan mulai pertengahan Februari 2026. Penyaluran dimaksudkan agar bantuan tersedia selama Ramadan dan mendukung pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp11,92 triliun untuk bansos pangan ini. Kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah diharapkan mendukung kelancaran distribusi logistik agar bantuan tepat waktu.
Dukungan Logistik dan Penyaluran Tepat Sasaran
Airlangga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Kelancaran logistik menjadi kunci agar masyarakat penerima benar-benar memperoleh bantuan sesuai jadwal.
Selain itu, pengawasan penyaluran di lapangan diupayakan agar tidak terjadi tumpang tindih penerima. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki efektivitas program bantuan sosial.
Pemerintah juga memperhitungkan kebutuhan spesifik daerah agar distribusi lebih efisien. Prioritas diberikan pada daerah dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi dan akses logistik lebih sulit.
Bansos Reguler dan Adaptif Menjelang Lebaran
Selain bansos pangan, pemerintah menyalurkan bantuan sosial reguler melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Bansos reguler meliputi bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk sekitar 18 juta keluarga penerima.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut total anggaran bansos reguler mencapai Rp17,5 triliun. Program ini dirancang untuk memastikan dukungan ekonomi bagi keluarga berpenghasilan rendah menjelang Lebaran 2026.
Selain reguler, Kemensos juga menyalurkan bansos adaptif untuk penanganan kebencanaan di sejumlah wilayah. Bantuan ini diberikan pada daerah terdampak bencana, termasuk di Sumatera dan wilayah lain yang mengalami kondisi darurat.
Bansos adaptif menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga kesejahteraan masyarakat yang terdampak musibah. Hal ini memastikan bantuan sosial tidak hanya bersifat musiman tetapi juga responsif terhadap kondisi darurat.
Bansos Atensi dan Total Anggaran Kuartal I-2026
Kemensos juga mengalokasikan anggaran untuk bansos atensi atau asistensi rehabilitasi sosial. Program ini mendukung pemulihan sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan khusus.
Dengan tambahan ini, total anggaran bantuan sosial pada kuartal pertama 2026 mencapai sekitar Rp20 triliun. Anggaran ini menjadi salah satu stimulus ekonomi sekaligus perlindungan sosial menjelang Idul Fitri 2026.
Pemerintah berharap semua program bansos berjalan lancar dan menyentuh seluruh masyarakat yang menjadi target. Koordinasi antarinstansi menjadi kunci sukses agar bantuan tepat waktu dan tepat sasaran.
Bansos pangan dan reguler diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional. Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Dengan perencanaan anggaran dan mekanisme distribusi yang matang, penerima bansos diharapkan dapat merasakan manfaat langsung. Program ini menjadi bagian strategi pemerintah menjaga kesejahteraan dan mendorong konsumsi masyarakat di momen Lebaran.
