JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan perubahan besar terkait sistem layanan kesehatan yang melibatkan program BPJS Kesehatan. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan klasifikasi layanan rawat inap yang selama ini terbagi dalam kelas 1, 2, dan 3. Menurut informasi yang beredar, revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 akan membawa perubahan signifikan, termasuk penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Melalui peraturan baru ini, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih adil dan merata bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan.
1. Rencana Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)
Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) menjadi salah satu fokus utama dalam revisi peraturan ini. Sistem KRIS diharapkan dapat menggantikan sistem pembagian kelas 1, 2, dan 3 yang selama ini digunakan untuk menentukan kualitas layanan rawat inap bagi peserta BPJS Kesehatan. Dengan adanya KRIS, peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan layanan yang setara tanpa ada perbedaan kelas berdasarkan tarif. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan dalam pelayanan kesehatan yang terjadi di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS.
Sebelumnya, sistem kelas 1, 2, dan 3 memungkinkan adanya perbedaan tarif yang cukup signifikan antara peserta yang berada di kelas-kelas tersebut. Misalnya, peserta di kelas 1 akan mendapat fasilitas lebih lengkap dan ruangan lebih nyaman, sementara peserta kelas 3 akan mendapatkan fasilitas yang lebih terbatas. Dengan penghapusan sistem ini, peserta BPJS Kesehatan dipastikan akan mendapat pelayanan yang lebih setara, tanpa membedakan kelas.
2. Revisi Perpres Nomor 59 Tahun 2024: Fokus pada Penetapan Tarif dan Iuran BPJS Kesehatan
Dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024 yang baru disusun, pemerintah mengamanatkan beberapa ketentuan baru yang akan mengubah sistem iuran dan tarif BPJS Kesehatan. Salah satu perubahan utama adalah penetapan tarif yang akan mengikuti standar KRIS. Di sisi lain, pemerintah juga sedang merancang perubahan besar dalam hal penetapan iuran yang akan berlaku paling lambat pada 1 Juli 2025.
Penerapan KRIS ini memang belum sepenuhnya terlaksana karena belum ada penetapan tarif yang sesuai dengan ketentuan baru. Namun, pemerintah terus berupaya agar penerapan KRIS bisa segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Oleh karena itu, masyarakat yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan diminta untuk terus memantau perkembangan peraturan ini.
3. Masa Transisi dan Penerapan Aturan Lama
Meski pemerintah telah mengumumkan rencana besar terkait penghapusan kelas 1, 2, dan 3 dalam BPJS Kesehatan, ada masa transisi yang perlu dilalui sebelum sistem baru benar-benar diterapkan. Pada masa transisi ini, peraturan yang berlaku mengenai iuran dan tarif masih mengacu pada aturan lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Dengan demikian, meski perubahan besar sedang dipersiapkan, peserta BPJS Kesehatan tidak perlu khawatir karena kebijakan terkait tarif dan iuran masih sama seperti sebelumnya.
Penerapan KRIS secara bertahap ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan sistem baru dapat berjalan lancar dan tidak mengganggu pelayanan yang ada. Selama masa transisi, masyarakat diharapkan bisa mengikuti perkembangan aturan lebih lanjut, termasuk penyesuaian tarif dan sistem pembayaran yang lebih fleksibel.
4. Penghapusan Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan: Apa Dampaknya bagi Peserta?
Bagi sebagian orang, perubahan ini mungkin tampak membingungkan, karena akan ada peralihan dari sistem kelas yang sudah dikenal menjadi sistem baru yang berbasis standar. Namun, langkah ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pelayanan kesehatan. Tidak ada lagi perbedaan tarif yang mempengaruhi kualitas layanan di rumah sakit.
Penghapusan kelas 1, 2, dan 3 juga berpotensi mengurangi adanya diskriminasi dalam layanan kesehatan, di mana peserta BPJS yang sebelumnya terjebak dalam kelas 3 dengan fasilitas terbatas dapat merasakan fasilitas yang lebih baik tanpa harus membayar lebih mahal. Dengan penerapan KRIS, kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit diharapkan lebih merata.
5. Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski demikian, implementasi sistem baru ini tidaklah tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana pemerintah dan rumah sakit dapat menyesuaikan infrastruktur dan sistem pelayanan yang ada agar bisa memenuhi standar KRIS. Selain itu, meskipun penghapusan kelas 1, 2, dan 3 diharapkan mampu menciptakan layanan yang lebih merata, belum tentu semua rumah sakit dapat langsung menyesuaikan dengan sistem baru ini.
Namun, di balik tantangan tersebut, ada harapan besar agar perubahan ini bisa membawa dampak positif dalam jangka panjang. Dengan penghapusan kelas BPJS Kesehatan, diharapkan setiap peserta dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik dan setara, terlepas dari status sosial atau kemampuan finansial mereka.