JAKARTA - Komisi V DPR RI menegaskan akan memanggil maskapai penerbangan untuk mengonfirmasi kebijakan diskon tiket pesawat menjelang Lebaran 2025. Langkah ini dilakukan menyusul pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan subsidi diskon tiket sebesar Rp286 miliar untuk penerbangan selama musim mudik tahun ini.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mempertanyakan kejelasan realisasi subsidi tersebut. Ia merasa heran karena hingga saat ini belum ada konfirmasi langsung mengenai bagaimana subsidi tersebut diterapkan oleh maskapai. "Kita agak terheran, belum dikonfirmasi, kita akan dalami itu rilis Menteri Keuangan. Itu menyiapkan Rp286 miliar untuk subsidi diskon tiket Lebaran," ujarnya.
Politikus PKS ini juga menyoroti fakta bahwa harga tiket penerbangan menjelang Lebaran masih tetap tinggi, bahkan tidak terlihat adanya penurunan harga yang signifikan. Hal ini bertentangan dengan klaim bahwa pemerintah telah memberikan subsidi untuk meringankan biaya perjalanan masyarakat yang ingin pulang kampung.
"Kalau pemerintah menyiapkan Rp286 miliar diskon untuk tiket Lebaran tapi kemudian harga tiket Lebaran sama dengan sebelumnya, siapa yang diuntungkan? Siapa yang membutuhkan? Jangan-jangan kalau kita dalami ini terjadi korupsi lagi di situ," tegas Yanuar.
Menurutnya, transparansi dari maskapai penerbangan sangat penting agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan ini. Ia menekankan bahwa maskapai harus secara terbuka menampilkan rincian harga tiket, baik sebelum musim mudik maupun saat Lebaran, sehingga masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana subsidi tersebut diterapkan.
"Sebenarnya berapa sih harganya mereka ini? Kemarin kita minta ke Menteri Perhubungan juga. Berapa sebenarnya harga tiket itu? Publish dong, sehingga orang bisa menghitung diskonnya itu dari mana," ujarnya dengan nada kritis.
Persoalan harga tiket pesawat menjelang Lebaran memang selalu menjadi perhatian setiap tahunnya. Tingginya permintaan sering kali menyebabkan lonjakan harga yang signifikan, sehingga masyarakat berharap adanya kebijakan yang bisa mengendalikan harga agar tetap terjangkau.
Dengan adanya subsidi dari pemerintah, seharusnya maskapai dapat memberikan harga tiket yang lebih rendah dibandingkan hari-hari biasa. Namun, jika harga tetap tinggi atau bahkan tidak mengalami perubahan yang berarti, maka perlu ada audit dan evaluasi lebih lanjut terhadap penerapan subsidi tersebut.
DPR berencana untuk meminta keterangan dari pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan dan maskapai penerbangan, guna memastikan bahwa dana subsidi benar-benar digunakan sesuai tujuan. Langkah ini diambil untuk menghindari potensi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan masyarakat.
Publik juga menantikan transparansi dari pihak maskapai terkait mekanisme penentuan harga tiket, apakah ada pengaruh dari subsidi pemerintah, dan sejauh mana kebijakan ini efektif dalam membantu masyarakat yang ingin mudik.
Sementara itu, beberapa calon pemudik mulai mengeluhkan harga tiket yang masih tinggi meskipun pemerintah mengklaim telah memberikan subsidi. Seorang warga Jakarta, Rina (35), mengaku tidak merasakan adanya perbedaan harga tiket dibandingkan tahun lalu. "Saya cek harga tiket ke Surabaya, masih mahal seperti biasa. Kalau ada subsidi, seharusnya lebih murah, tapi kok tidak terasa?" katanya.
Dengan kondisi seperti ini, desakan dari DPR untuk meminta klarifikasi kepada maskapai menjadi langkah yang dinantikan oleh masyarakat. Jika subsidi benar-benar ada, maka harus dipastikan bahwa manfaatnya sampai ke konsumen, bukan hanya menguntungkan pihak tertentu.
Selain itu, kebijakan ini juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan subsidi pemerintah agar transparan dan tidak disalahgunakan. Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam penerapan subsidi diskon tiket, maka DPR berpotensi merekomendasikan audit lebih lanjut dan bahkan tindakan hukum terhadap pihak yang terlibat.
Dengan langkah yang diambil oleh DPR ini, diharapkan ada kejelasan mengenai kebijakan subsidi tiket pesawat Lebaran 2025. Maskapai penerbangan diharapkan memberikan transparansi terkait harga tiket mereka, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat yang dijanjikan oleh pemerintah.