JAKARTA - Dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang berlangsung pada Minggu, 13 April 2025, Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid, menyampaikan kritik tajam mengenai hilangnya kewenangan daerah dalam pengelolaan sektor pertanian dan perikanan. Dalam kesempatan tersebut, Anwar menegaskan bahwa pengalihan kewenangan tersebut ke pemerintah pusat telah menjadi hambatan serius dalam upaya mewujudkan kesejahteraan petani dan nelayan di daerah.
Kehilangan kewenangan daerah dalam hal pengadaan bibit, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, serta perahu nelayan telah menghambat program-program unggulan yang telah dirancang untuk meningkatkan hasil pertanian dan perikanan lokal. Anwar juga menyoroti ketidakseimbangan dalam distribusi kebijakan yang menyentuh kehidupan langsung masyarakat, khususnya petani dan nelayan. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu batu sandungan dalam mewujudkan keberhasilan program-program seperti BERANI Panen Raya dan BERANI Tangkap Banyak, yang diharapkan dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan kedua sektor tersebut.
Kewenangan Daerah yang Hilang: Hambatan bagi Peningkatan Sektor Pertanian dan Perikanan
Salah satu masalah mendalam yang diangkat oleh Gubernur Anwar adalah ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengakses dan mengelola program-program yang berhubungan dengan kesejahteraan petani dan nelayan. Ia menyatakan bahwa, “Kami sudah tidak tahu mau bikin apa di daerah, karena minta ke pusat juga susah.” Menurutnya, pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pusat terkait sektor-sektor strategis ini membuat daerah kehilangan fleksibilitas dalam merespons kebutuhan lokal yang terus berkembang.
Program BERANI Panen Raya, yang dirancang untuk mendukung sektor pertanian melalui penyediaan bibit dan alsintan, serta BERANI Tangkap Banyak yang bertujuan untuk meningkatkan armada perikanan dengan perahu nelayan yang lebih memadai, kini menjadi terhambat karena terbatasnya akses daerah terhadap alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Anwar berharap ada perubahan dalam kebijakan yang memungkinkan daerah kembali memiliki kewenangan penuh dalam mengelola sektor pertanian dan perikanan, sehingga program-program tersebut bisa berjalan dengan optimal.
Kelangkaan Elpiji 3 Kilogram: Masalah Lain yang Mesti Segera Ditangani
Selain isu terkait sektor pertanian dan perikanan, Gubernur Anwar juga menyoroti masalah kelangkaan elpiji 3 kilogram, yang belakangan ini berdampak signifikan pada masyarakat di beberapa wilayah di Sulteng. Kelangkaan ini menyebabkan harga gas melonjak, menambah beban ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah. Dalam kesempatan itu, Anwar menyampaikan langsung kepada Menteri Hukum, Dr. Supratman Andi Agtas, bahwa perlu ada langkah konkret dari pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini.
“Tolong, Pak Menteri, bantu teruskan ke teman-teman pusat supaya SPBU dan SPBE bisa diperbanyak lagi, sehingga dapat menekan harga gas elpiji,” ujar Anwar kepada Menteri Hukum. Hal ini merupakan bentuk nyata upaya Gubernur untuk menyuarakan keluhan masyarakat, yang semakin merasa kesulitan dengan tingginya harga elpiji.
Dana Bagi Hasil (DBH) yang Tidak Proporsional: Hambatan untuk Pembangunan Daerah
Di sektor lain yang juga menjadi perhatian Gubernur Anwar adalah Dana Bagi Hasil (DBH), yang selama ini dianggap belum memberikan kontribusi yang proporsional bagi Provinsi Sulteng, meskipun provinsi ini merupakan daerah penghasil sumber daya alam, termasuk mineral dan energi. Anwar menjelaskan bahwa pembagian DBH yang tidak seimbang ini menyebabkan daya fiskal daerah untuk membangun infrastruktur dan sektor-sektor penting lainnya menjadi terbatas.
"DBH belum optimal sebagai daya fiskal untuk membangun daerah," tegas Anwar. Ia menyatakan bahwa masalah ini tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga memperlambat proses percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Sulteng. Oleh karena itu, ia berharap agar para pejabat pusat yang berasal dari Sulteng, termasuk anggota legislatif dan birokrat, dapat memperjuangkan agar dana bagi hasil yang diterima oleh daerah lebih sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh provinsi ini terhadap perekonomian nasional.
Desentralisasi Sebagai Solusi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Daerah
Anwar juga mengungkapkan bahwa desentralisasi, atau pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah, adalah langkah yang sangat diperlukan untuk mendorong kemajuan daerah. Ia menekankan bahwa pengelolaan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik lokal akan jauh lebih efektif dan efisien, dibandingkan dengan jika semuanya dikendalikan oleh pemerintah pusat.
“Tidak akan bisa maju, kalau keadaan seperti ini,” ujar Anwar, menyiratkan bahwa jika kewenangan daerah terus dibatasi, maka Sulteng dan daerah lainnya di Indonesia tidak akan bisa berkembang secara optimal.
Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Pusat: Kunci untuk Mewujudkan Kesejahteraan
Gubernur Anwar mengakhiri sambutannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata. Dalam acara yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting asal Sulteng, termasuk Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, serta beberapa anggota DPR dan MPR, Anwar berharap agar kebijakan yang lebih berpihak pada daerah segera diimplementasikan. Dengan desentralisasi yang lebih efektif, Sulteng dan daerah lainnya dapat mengelola sektor-sektor vital sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Anwar menegaskan bahwa desentralisasi yang lebih kuat adalah kunci untuk membangun daerah secara lebih mandiri, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Kami berharap kepada menteri, legislator, senator hingga birokrat asal Sulteng yang duduk di pusat, agar desentralisasi dapat dikembalikan,” tegasnya, menandakan bahwa pengembalian kewenangan kepada daerah adalah langkah yang sangat dinanti oleh masyarakat Sulteng.
Kewenangan Daerah dan Solusi Bagi Petani dan Nelayan
Masalah yang dihadapi oleh Sulteng, khususnya dalam pengelolaan sektor pertanian, perikanan, dan distribusi dana bagi hasil, mencerminkan tantangan besar dalam sistem desentralisasi yang berlaku di Indonesia. Gubernur Anwar Hafid menyuarakan kebutuhan mendesak agar daerah diberikan lebih banyak kewenangan untuk mengelola sektor-sektor tersebut, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani dan nelayan.
Dengan kembali memberikan kewenangan kepada daerah, diharapkan program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti BERANI Panen Raya dan BERANI Tangkap Banyak, dapat dijalankan lebih efektif, tanpa adanya hambatan yang datang dari pusat. Selain itu, penguatan desentralisasi akan memberikan fleksibilitas kepada daerah untuk mengelola sumber daya sesuai dengan kondisi lokal, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan yang lebih merata di seluruh Indonesia.