JAKARTA - Kasus penipuan berkedok aparat kembali mencuat ke publik setelah sebuah video viral memperlihatkan aksi dua pria menghentikan pengendara motor secara paksa di kawasan Abian Tubuh Baru, Sandubaya, Mataram. Kedua pria tersebut mengaku sebagai petugas dari otoritas lembaga keuangan dan memaksa melakukan pemeriksaan kendaraan korban. Aksi tersebut sontak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, mengingat maraknya modus serupa yang sering terjadi di jalanan dan menyasar warga biasa.
Kejadian ini menjadi peringatan penting bagi warga untuk lebih berhati-hati terhadap orang yang mengaku sebagai petugas lembaga keuangan atau instansi resmi. Apalagi, dalam kasus ini, para pelaku beroperasi di ruang publik tanpa surat tugas yang jelas, menggunakan alasan yang tidak berdasar, dan berperilaku layaknya aparat yang memiliki wewenang. Padahal, secara hukum, lembaga keuangan tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan kendaraan di jalan raya apalagi memeriksanya secara langsung.
Dalam penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa aksi semacam ini kerap digunakan oleh pelaku penipuan atau debt collector ilegal. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi korban. Dengan mengaku sebagai petugas resmi, pelaku berusaha mendapatkan keuntungan melalui tekanan psikologis, bahkan pemerasan.
Sejumlah ahli menekankan pentingnya masyarakat memahami bahwa fungsi lembaga keuangan adalah mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, bukan melakukan tindakan seperti razia atau pemeriksaan kendaraan di jalan. Tindakan semacam itu merupakan ranah penegak hukum, bukan otoritas keuangan. Oleh sebab itu, warga yang mengalami kejadian serupa sebaiknya segera menolak dan melaporkan kepada pihak berwenang.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak langsung percaya terhadap siapa pun yang menghentikan mereka di jalan dan mengaku sebagai petugas suatu lembaga. Tindakan pertama yang disarankan jika dihadang oleh oknum mencurigakan adalah menanyakan identitas resmi dan surat tugas yang sah. Bila pelaku tidak mampu menunjukkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, maka besar kemungkinan tindakan tersebut adalah penipuan.
Selain itu, warga juga diminta segera mencatat ciri-ciri pelaku, kendaraan yang digunakan, dan lokasi kejadian. Informasi tersebut sangat berguna bagi pihak kepolisian dalam melakukan investigasi lebih lanjut. Jika memungkinkan, dokumentasi dalam bentuk video atau foto dapat menjadi bukti penting.
Kejadian serupa bukan pertama kali terjadi di berbagai daerah. Di banyak kasus sebelumnya, pelaku juga menyasar pengendara pribadi dengan dalih utang atau persoalan kredit kendaraan. Modus ini terus berkembang seiring dengan lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka.
Sebagai upaya pencegahan, warga diharapkan bisa mengenali ciri-ciri utama modus penipuan di jalan, di antaranya:
Pelaku menghentikan kendaraan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas.
Mengaku sebagai petugas lembaga resmi tanpa menunjukkan identitas valid.
Memberikan tekanan dengan menyebutkan adanya permasalahan keuangan atau kredit.
Menolak diajak ke kantor resmi atau menolak keterlibatan polisi.
Penting untuk diketahui bahwa segala bentuk penagihan atau investigasi dari lembaga keuangan harus dilakukan melalui prosedur resmi, dengan pemberitahuan tertulis dan tidak melalui cara kekerasan atau ancaman. Prosedur ini juga harus dilakukan oleh petugas yang terdaftar dan memiliki surat tugas serta identitas yang sah.
Banyak organisasi masyarakat mendesak agar pemerintah daerah dan kepolisian meningkatkan pengawasan terhadap pelaku-pelaku penipuan jalanan yang berkedok instansi resmi. Diperlukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mencatut nama lembaga negara untuk menakut-nakuti warga. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berkendara.
Dalam waktu dekat, diharapkan pihak berwenang bisa mengusut tuntas kejadian ini dan menangkap para pelaku. Keamanan masyarakat di ruang publik harus menjadi prioritas, terutama dari ancaman modus kejahatan yang menyaru sebagai pihak berwenang.
Warga yang merasa pernah menjadi korban modus serupa juga dianjurkan untuk tidak ragu melaporkan kejadian tersebut. Pelaporan bisa dilakukan ke kantor kepolisian terdekat atau lembaga yang dicatut namanya agar bisa dilakukan tindakan hukum.
Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk menolak aksi penipuan sangat penting. Tidak semua yang terlihat seperti petugas adalah orang yang benar-benar mewakili institusi resmi. Melalui pemahaman hukum yang baik, kehati-hatian, dan keberanian melapor, masyarakat dapat berperan aktif dalam memutus mata rantai kejahatan yang mengancam di jalanan.
Jangan pernah ragu untuk menolak jika merasa ada sesuatu yang mencurigakan, dan selalu pastikan segala tindakan oleh oknum tertentu memiliki dasar hukum dan bukti yang valid. Karena di tengah maraknya modus penipuan berkedok petugas resmi, langkah kecil seperti bertanya dan memverifikasi bisa menyelamatkan banyak orang dari kerugian yang tidak perlu.