JAKARTA - Terminal Tipe A Pondok Cabe, Tangerang Selatan, menjadi fokus perhatian Komisi V DPR RI dalam upaya meningkatkan konektivitas transportasi di wilayah Banten. Terminal yang diresmikan pada 31 Desember 2018 ini diharapkan bertransformasi menjadi transportasi modern dengan moda lain seperti MRT, LRT, dan KRL.
Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah menegaskan bahwa tanpa adanya integrasi yang nyata, Terminal Pondok Cabe tidak akan berfungsi maksimal. "Jika tidak segera diintegrasikan dengan MRT, LRT, atau KRL, terminal ini hanya akan jadi bangunan tanpa fungsi nyata bagi rakyat," ujarnya.
Masalah utama yang dihadapi terminal ini mencakup sulitnya akses transportasi umum ke terminal, keberadaan terminal bayangan yang tidak resmi, serta minimnya jumlah penumpang dan operator bus yang aktif beroperasi. Hal ini menghambat potensi terminal sebagai pusat mobilitas masyarakat.
Selain itu, Musa juga menyoroti peluang mengembangkan terminal menjadi pusat kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. "Terminal yang dikelola dengan baik akan menghadirkan manfaat ganda, mendukung mobilitas sekaligus pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM," tambahnya.
Penguatan Layanan dan Inovasi Pengelolaan Terminal
Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Dedy Cahyadi, menjelaskan bahwa operasional Terminal Pondok Cabe saat ini belum optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses angkutan umum dan rendahnya minat masyarakat menggunakan terminal.
"Dalam praktiknya, jumlah bus yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat dari terminal. Untuk itu, perlu segera disiapkan layanan feeder yang terhubung langsung dengan simpul transportasi lain," jelas Dedy.
Dedy menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan akan mendorong berbagai inovasi dalam pengelolaan terminal agar sederajat dengan simpul transportasi lain seperti stasiun kereta, bandara, dan pelabuhan. Pendekatan ini penting agar Terminal Pondok Cabe dapat menjadi titik transit favorit yang mampu melayani kebutuhan masyarakat secara efektif.
Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja khusus ke Terminal Pondok Cabe pada momen peringatan Hari Perhubungan Nasional 2025. Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V, Ridwan Bae, bersama sejumlah anggota lainnya. Agenda ini bertujuan untuk meninjau langsung pelayanan yang ada sekaligus menjadi bahan evaluasi pembangunan terminal baru di daerah lain.
Pengelolaan Terminal Pondok Cabe saat ini masih dalam proses transisi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan pemerintah pusat atas terminal tipe A.
Harapan untuk Simpul Transportasi yang Lebih Efisien dan Berkelanjutan
Kondisi Terminal Pondok Cabe mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak terminal perkotaan dalam menghadirkan pelayanan yang efektif dan ramah pengguna. Integrasi transportasi menjadi kunci utama agar terminal tidak hanya sebagai titik transit, tetapi juga pusat aktivitas yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
Dukungan infrastruktur berupa konektivitas fisik dengan moda transportasi massal, serta optimalisasi layanan feeder menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya ini. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan operator transportasi diperlukan agar fungsi terminal benar-benar berjalan sesuai harapan masyarakat.
Dengan berbagai dorongan dan evaluasi dari Komisi V DPR RI serta Kementerian Perhubungan, diharapkan Terminal Pondok Cabe akan segera bertransformasi menjadi simpul transportasi modern yang memudahkan mobilitas warga dan turut menggerakkan ekonomi lokal.