JAKARTA - Perum Bulog menegaskan kesiapan stok pangan menjelang kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di Jawa Timur. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan total beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disiapkan mencapai 2.491 ton.
Jumlah ini menjadi yang tertinggi di tingkat provinsi dibanding seluruh Indonesia. Program ini bertujuan memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga dan harga beras stabil di pasaran.
Distribusi dan Titik Penyaluran
GPM Serentak di Jawa Timur akan dilaksanakan di 828 titik. Rinciannya terdiri dari 222 kantor kecamatan, 377 kantor polsek, 212 kantor koramil, dan 16 lokasi lain yang strategis.
Setiap titik penyaluran disiapkan kuantum tiga ton beras SPHP. Hal ini untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa stok tersedia dan tidak perlu khawatir kehabisan saat membeli.
Masyarakat bisa mendapatkan beras SPHP dengan harga khusus Rp55.000 per kemasan lima kilogram. Selain beras, Bulog juga menyiapkan komoditas lain seperti MinyaKita sebanyak 10.526 liter dan gula pasir 3.285 kilogram.
“Dengan adanya komoditas lain ini, diharapkan beban masyarakat bisa sedikit meringan,” ujar Rizal saat kegiatan GPM Serentak di Surabaya, Selasa, 23 September 2025.
Tujuan Penyaluran Beras SPHP
Penyaluran beras SPHP tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menjaga stabilitas harga di pasaran. Pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) agar masyarakat tetap bisa membeli beras dengan harga terjangkau.
Selain menjaga keterjangkauan, program ini juga membantu stabilisasi pasokan di tingkat konsumen. Dengan pasokan beras yang cukup, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan harian tanpa harus menghadapi kenaikan harga yang drastis.
Program SPHP melalui GPM juga menjadi salah satu langkah pengendalian inflasi di provinsi Jawa Timur. Rizal menekankan, ketersediaan stok beras yang memadai akan ikut menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.
“Stabilitas harga beras akan berdampak langsung pada pengendalian inflasi, sehingga ekonomi masyarakat tidak terganggu,” jelas Rizal.
Dampak Bagi Masyarakat
Dengan harga beras SPHP yang lebih rendah dibanding harga pasar, masyarakat bisa mengalokasikan pengeluaran untuk kebutuhan lain. Kegiatan ini juga meningkatkan aksesibilitas warga terhadap pangan pokok berkualitas.
Selain itu, penyaluran gula dan minyak goreng turut membantu menekan kenaikan harga di pasar. Dengan pasokan yang merata di berbagai kecamatan dan koramil, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan bahan pokok tanpa harus antre panjang.
Program GPM serentak ini juga menjadi momentum untuk mendekatkan Bulog dengan masyarakat. Kegiatan ini memungkinkan pemerintah dan Bulog mendengar langsung kondisi di lapangan dan kebutuhan warga.
Strategi Pemerintah dalam Stabilitas Pangan
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) merupakan salah satu program strategis pemerintah. Tujuannya bukan hanya menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga menekan inflasi akibat fluktuasi harga komoditas pokok.
Dengan penyaluran di lebih dari 800 titik, pemerintah memastikan bahwa distribusi beras merata, terutama di daerah-daerah yang rawan kekurangan stok. Ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat provinsi.
Selain beras, komoditas tambahan seperti minyak dan gula juga disiapkan untuk meringankan beban masyarakat. Dengan adanya langkah ini, pemerintah berharap warga tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
Program Gerakan Pangan Murah se-Jawa Timur ini menjadi bukti komitmen pemerintah dan Bulog dalam menjaga stabilitas harga pangan. Dengan stok beras SPHP yang cukup, harga sesuai HET, serta tambahan komoditas lain, masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Langkah ini juga diharapkan memberi efek positif bagi pengendalian inflasi dan menjaga daya beli warga tetap stabil, khususnya di tengah tekanan ekonomi saat ini.
Rizal menegaskan bahwa keberhasilan GPM Serentak akan menjadi contoh bagi provinsi lain untuk melaksanakan penyaluran SPHP secara efektif, merata, dan tepat sasaran.
Dengan adanya program ini, masyarakat dapat memperoleh akses pangan yang terjangkau dan berkualitas, sekaligus pemerintah dapat menjalankan fungsi pengendalian harga serta menjaga stabilitas ekonomi di Jawa Timur.