JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana strategis untuk menurunkan ketergantungan pemerintah terhadap utang pada tahun 2026.
Ia mengungkapkan bahwa pendekatan ekonomi Indonesia akan bergeser dari yang sebelumnya berbasis utang menjadi lebih mengandalkan pertumbuhan pendapatan negara.
Menurut Purbaya, pemerintah akan mendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien. Dengan cara ini, defisit anggaran tetap terkendali tanpa perlu menambah beban utang secara besar-besaran.
Mengelola Utang dengan Prinsip Countercyclical
Di sela Rapat Paripurna DPR RI ke-5 pada Selasa, Menteri Purbaya menguraikan bahwa pengelolaan utang ke depan akan mengikuti prinsip countercyclical. Artinya, penarikan utang dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi.
Jika ekonomi tumbuh kencang, maka pemerintah akan menahan penarikan utang agar tidak memperbesar risiko fiskal. Sebaliknya, saat ekonomi melambat, utang akan dipakai sebagai stimulus untuk menggenjot pertumbuhan kembali.
Purbaya menegaskan batasan penarikan utang tidak bersifat kaku. Semua dilakukan dengan pengamatan cermat terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan fiskal negara.
Optimalisasi Pendapatan Negara Jadi Fokus Utama
Purbaya optimis dengan strategi ini, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara, khususnya dari sektor perpajakan. Menurut perhitungannya, setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen dapat menghasilkan tambahan penerimaan negara hingga Rp220 triliun.
Begitu pula jika pertumbuhan hanya bertambah 0,5 persen, maka potensi tambahan penerimaan bisa mencapai Rp110 triliun. Ini menjadi target utama yang ingin dicapai pemerintah melalui manajemen fiskal yang cermat dan terukur.
"Kalau saya lihat ke depan, harusnya kita tidak akan terpaksa menambahkan utang lebih. Karena saya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat," ungkap Menkeu.
Proyeksi Anggaran 2026 dan Pengelolaan Defisit
RUU APBN 2026 yang sudah disahkan DPR menampilkan angka defisit sebesar Rp698,15 triliun atau sekitar 2,68 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pendapatan negara dipatok sebesar Rp3.153,58 triliun, yang berasal dari penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, dan hibah Rp660 miliar.
Sementara itu, belanja negara dirancang sebesar Rp3.842,72 triliun, yang mencakup belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun.
Purbaya pun menegaskan, dalam tahun anggaran 2026, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi penerbitan utang dan mengoptimalkan belanja agar sesuai dengan kebutuhan riil pembangunan.
Yakin Penarikan Utang Tahun Depan Lebih Rendah
Meski target defisit masih cukup besar, Menteri Keuangan menyatakan yakin bahwa realisasi penarikan utang tahun depan bisa lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan.
“Kita lihat semester pertama tahun depan bagaimana realisasi pertumbuhan ekonominya,” ujarnya optimistis.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya menjaga stabilitas fiskal dan menghindari tekanan yang berlebihan terhadap perekonomian nasional akibat akumulasi utang yang tinggi.
Purbaya berharap dengan pendapatan yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi, kebutuhan pembiayaan defisit anggaran dapat ditekan sehingga beban utang baru dapat diminimalisir.
Tantangan dan Harapan Pemerintah
Mengelola defisit dan utang di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu tentu menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan pendekatan yang bijak dan strategi countercyclical, pemerintah optimis mampu menjaga keberlanjutan fiskal.
Pendekatan ini juga mengandung harapan agar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat menyokong penerimaan negara tanpa harus selalu mengandalkan pinjaman.
Menteri Keuangan Purbaya pun mengajak semua pemangku kepentingan, termasuk DPR dan masyarakat, untuk bersama-sama mendukung kebijakan fiskal yang sehat demi masa depan ekonomi Indonesia yang lebih stabil dan berkelanjutan.
Dengan strategi ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menghindari risiko berlebihan dari utang yang tidak terkendali.
Ini menjadi tonggak penting dalam pengelolaan keuangan negara ke depan, dengan fokus pada optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja yang mampu mendorong pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.