JAKARTA - Harapan peserta BPJS Kesehatan terhadap adanya kebijakan penghapusan tunggakan iuran terus mengemuka dalam berbagai diskusi publik. Banyak masyarakat yang merasa terbebani oleh akumulasi iuran yang menumpuk sehingga membutuhkan solusi yang lebih ringan dan realistis.
Meski istilah resmi “pemutihan” tidak digunakan dalam kebijakan BPJS Kesehatan, sebenarnya terdapat sejumlah mekanisme yang fungsinya serupa. Melalui mekanisme tersebut, kewajiban tunggakan bisa diringankan bahkan dihapus sesuai ketentuan yang berlaku.
Banyak peserta BPJS Kesehatan berharap adanya program "pemutihan" untuk menghapus tunggakan iuran. Meski istilah resmi "pemutihan" tidak digunakan, terdapat beberapa mekanisme kebijakan yang dapat meringankan atau menghapus kewajiban tunggakan iuran.
Kebijakan ini dihadirkan sebagai bentuk solusi atas persoalan kepesertaan yang tidak aktif akibat tunggakan panjang. Dengan memahami mekanismenya, peserta dapat kembali memperoleh manfaat layanan kesehatan secara optimal.
Berikut adalah penjelasan lengkap syarat dan cara mengajukannya. Informasi ini dapat menjadi panduan praktis bagi peserta yang ingin menyelesaikan tunggakan BPJS Kesehatan.
Mekanisme Penghapusan Tunggakan Iuran
Terdapat dua mekanisme utama yang fungsinya menyerupai pemutihan. Mekanisme ini dirancang agar peserta tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan meski memiliki keterbatasan finansial.
Pertama, peralihan status kepesertaan dari Mandiri (PBPU atau BP) menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dalam mekanisme ini, seluruh tunggakan iuran akan dihapus karena iuran peserta selanjutnya ditanggung oleh pemerintah.
Peralihan status ini biasanya diberikan kepada peserta yang masuk dalam kategori masyarakat miskin atau rentan miskin. Dengan demikian, peserta tidak lagi dibebani kewajiban membayar iuran secara mandiri.
Kedua, bagi peserta mandiri yang menunggak, BPJS Kesehatan menerapkan batas maksimal tagihan iuran selama 24 bulan terakhir. Artinya, meskipun tunggakan terjadi lebih dari dua tahun, peserta hanya diwajibkan melunasi iuran maksimal 24 bulan.
Sementara sisa tunggakan di luar periode tersebut tidak perlu dibayarkan. Kebijakan ini memberikan keringanan besar bagi peserta dengan tunggakan yang sudah berlangsung lama.
Dengan mekanisme ini, peserta dapat kembali mengaktifkan kepesertaan tanpa harus melunasi seluruh tunggakan yang menumpuk. Hal ini dinilai cukup membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi berkepanjangan.
Kebijakan pembatasan tunggakan ini juga mendorong peserta untuk segera melunasi kewajiban agar kartu BPJS Kesehatan dapat digunakan kembali. Dengan begitu, akses terhadap layanan kesehatan tetap terjaga.
Syarat dan Cara Mendaftar sebagai PBI
Perubahan status menjadi PBI merupakan cara untuk menghapus tunggakan secara total. Mekanisme ini menjadi solusi utama bagi peserta yang benar-benar tidak mampu membayar iuran secara mandiri.
Berikut syarat dan cara pendaftarannya, dilansir dari laman Kredit Pintar. Informasi ini dapat dijadikan panduan praktis bagi masyarakat yang ingin mengajukan diri sebagai peserta PBI.
Syarat utama pertama adalah termasuk dalam kategori masyarakat miskin atau rentan miskin. Status ini menjadi dasar utama untuk dapat dialihkan ke dalam skema PBI.
Syarat berikutnya adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini digunakan pemerintah sebagai basis penentuan penerima bantuan sosial.
Untuk cara daftar, peserta dapat melakukannya melalui Aplikasi "Cek Bansos". Aplikasi ini merupakan platform resmi dari Kementerian Sosial yang memudahkan masyarakat mengajukan diri sebagai penerima bantuan.
Langkah pertama adalah mengunduh aplikasi resmi Kementerian Sosial. Setelah itu, peserta perlu mendaftar dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar.
Selanjutnya, gunakan fitur "Daftar Usulan" untuk mengajukan diri masuk DTSEN. Peserta juga diminta menyertakan foto rumah dan kondisi ekonomi sebagai bukti pendukung.
Selain melalui aplikasi, pendaftaran juga dapat dilakukan melalui kelurahan atau desa. Peserta cukup mendatangi kantor kelurahan atau desa setempat.
Sampaikan keinginan untuk diajukan sebagai peserta PBI karena ketidakmampuan membayar. Petugas setempat kemudian akan memproses pengajuan sesuai prosedur yang berlaku.
Jika pengajuan diterima, status kepesertaan akan dialihkan menjadi PBI. Dengan demikian, seluruh tunggakan iuran otomatis dihapus dan iuran selanjutnya ditanggung pemerintah.
Proses ini memberi harapan bagi masyarakat yang sempat terhambat akses layanan kesehatan karena tunggakan. Dengan status PBI, peserta dapat kembali menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan tanpa beban finansial.
Risiko Menunda Pembayaran dan Dampaknya
Meski tidak ada denda keterlambatan, peserta yang baru melunasi tunggakan saat sudah sakit dan butuh rawat inap berisiko dikenakan Denda Pelayanan. Denda ini menjadi konsekuensi tambahan yang sering kali tidak disadari peserta.
Denda Pelayanan ini sebesar 5 persen dari biaya diagnosa awal dikalikan jumlah bulan tertunggak. Ketentuan ini berlaku jika peserta dirawat dalam 45 hari setelah kartu aktif kembali.
Kebijakan tersebut bertujuan mendorong peserta agar tidak menunda pembayaran iuran hingga saat membutuhkan layanan kesehatan. Dengan begitu, sistem jaminan kesehatan dapat berjalan lebih berkelanjutan.
Peserta yang menunda pelunasan tunggakan hingga kondisi darurat berpotensi menanggung biaya lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi peserta untuk memahami risiko ini sejak awal.
Oleh karena itu, disarankan untuk segera menyelesaikan tunggakan saat masih sehat dengan memilih solusi yang sesuai. Solusi tersebut dapat berupa mengajukan diri sebagai PBI atau membayar maksimal 24 bulan tunggakan.
Langkah proaktif ini tidak hanya menghindarkan peserta dari risiko denda pelayanan. Peserta juga dapat memastikan kartu BPJS Kesehatan tetap aktif ketika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Selain itu, kepesertaan yang aktif memberikan rasa aman dalam menghadapi risiko kesehatan yang tidak terduga. Hal ini menjadi bagian penting dalam perencanaan keuangan keluarga.
Masyarakat diharapkan lebih memahami bahwa tunggakan BPJS Kesehatan tidak selalu menjadi hambatan permanen. Dengan mekanisme yang tersedia, kewajiban tersebut dapat diselesaikan secara bertahap dan terukur.
Kebijakan penghapusan tunggakan melalui PBI maupun pembatasan 24 bulan menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat rentan. Langkah ini juga memperkuat tujuan jaminan kesehatan nasional agar bersifat inklusif.
Dengan memahami seluruh mekanisme yang tersedia, peserta dapat menentukan langkah paling sesuai dengan kondisi masing-masing. Hal ini membantu peserta tetap memperoleh perlindungan kesehatan tanpa terbebani kewajiban finansial yang berat.
Ke depan, literasi mengenai kebijakan BPJS Kesehatan diharapkan semakin meningkat. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi terjebak dalam asumsi bahwa tunggakan tidak bisa diselesaikan.
Sebaliknya, peserta diharapkan lebih aktif mencari informasi dan memanfaatkan kebijakan yang ada. Hal ini akan membantu menjaga keberlanjutan kepesertaan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.