JAKARTA - Pemerintah mengambil langkah tegas pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembatasan jumlah kapal penyeberangan yang boleh beroperasi dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi menuju Bali dan sebaliknya. Dari total 54 unit kapal yang sebelumnya beroperasi, hanya 45 kapal yang dinyatakan laik laut dan diizinkan mengangkut penumpang maupun kendaraan.

Kebijakan ini merupakan bentuk respons cepat terhadap tragedi yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap standar keselamatan moda transportasi laut. Selain evaluasi menyeluruh terhadap armada kapal, pengetatan izin operasi juga dilakukan untuk memastikan kelayakan teknis dan kesiapan awak dalam menjamin keselamatan pelayaran di jalur padat tersebut.

Dampak Langsung Terhadap Arus Penyeberangan
Penerapan kebijakan pembatasan kapal tersebut langsung berdampak pada aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Ketapang. Antrean kendaraan mengular panjang di area pelabuhan, bahkan hingga keluar kawasan utama pelabuhan. Kendaraan-kendaraan pribadi, truk logistik, hingga bus penumpang harus menunggu lebih lama dari biasanya sebelum bisa menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk di Bali.

Situasi ini menimbulkan kemacetan di sejumlah titik di sekitar pelabuhan. Tak hanya itu, waktu tunggu pengguna jasa juga menjadi lebih lama karena pengurangan jumlah kapal yang beroperasi. Namun demikian, pihak berwenang menegaskan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas utama, meskipun harus mengorbankan kelancaran lalu lintas sementara.

Perbaikan Armada Jadi Prioritas
Dalam upaya meningkatkan standar keselamatan pelayaran, pemerintah bersama operator pelayaran melakukan perbaikan terhadap sejumlah kapal penyeberangan yang dinyatakan belum laik jalan. Tampak beberapa kapal sedang menjalani proses perbaikan dan pengecekan menyeluruh di Dermaga Bulusan, salah satu area pelabuhan yang difungsikan untuk keperluan perawatan teknis.

Gambar-gambar yang diambil pada saat perbaikan memperlihatkan aktivitas teknisi dan petugas yang fokus melakukan pemeriksaan badan kapal serta sistem kelistrikan dan navigasi. Proses ini dijadwalkan dilakukan secara menyeluruh dan bertahap hingga semua kapal dinyatakan aman untuk kembali beroperasi.

Langkah ini juga dianggap sebagai bagian dari peningkatan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan pelayaran yang selama ini menjadi perhatian penting, terlebih di jalur penyeberangan yang padat seperti Ketapang–Gilimanuk.

Respons dan Antisipasi di Lapangan
Di tengah antrean yang panjang, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, kepolisian, dan otoritas pelabuhan tampak dikerahkan untuk mengatur lalu lintas dan memberikan informasi kepada pengguna jasa. Langkah ini dilakukan guna meminimalisir kepadatan serta memberikan kepastian jadwal keberangkatan kepada penumpang yang menunggu giliran naik ke kapal.

Meski situasi sempat membuat pengguna jasa merasa tidak nyaman, sebagian dari mereka memahami bahwa langkah pembatasan kapal merupakan upaya untuk meningkatkan keselamatan pelayaran. “Kami memang harus menunggu lebih lama, tapi yang penting kami bisa menyeberang dengan aman,” ujar seorang pengemudi truk yang ikut mengantre di pelabuhan.

Pihak pelabuhan juga menyampaikan bahwa pengaturan keberangkatan dilakukan secara bergilir dan mempertimbangkan kapasitas kapal yang tersedia. Koordinasi intensif dengan operator pelayaran terus dilakukan untuk mempercepat proses pengembalian kapal ke kondisi operasional yang optimal.

Fokus pada Keselamatan dan Kelayakan Operasional
Insiden tenggelamnya kapal penyeberangan menjadi pengingat kuat akan pentingnya sistem keselamatan yang menyeluruh dalam operasional transportasi laut. Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa setiap kapal yang tidak memenuhi standar kelayakan tidak akan diizinkan berlayar sebelum melalui proses perbaikan dan inspeksi menyeluruh.

Dalam konteks ini, pelabuhan dan operator kapal diminta memperketat prosedur pemeriksaan rutin serta memastikan pelatihan awak kapal dilakukan secara berkala. Pemerintah juga berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap jalur-jalur penyeberangan penting di seluruh Indonesia guna mencegah terulangnya tragedi serupa.