JAKARTA - Langkah konkret dalam mendorong hilirisasi sektor strategis kembali diambil oleh pemerintah melalui Ketua Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi, Bahlil Lahadalia. Ia menyampaikan hasil kajian awal yang berisi daftar proyek-proyek hilirisasi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebuah lembaga investasi strategis yang dibentuk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengelolaan proyek bernilai besar.
Dalam dokumen yang diserahkan, Bahlil menyebut terdapat 18 proyek yang telah melalui proses pra-studi kelayakan atau pra-feasibility study (pra-FS), dan dinilai memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan. Proyek-proyek ini nantinya bisa menjadi fokus utama Danantara dalam menjalankan amanat hilirisasi dari pemerintah.
Detail Nilai Investasi dan Sektor yang Terlibat
Bahlil mengungkapkan bahwa total nilai investasi dari 18 proyek tersebut mencapai USD 38,63 miliar, atau setara dengan sekitar Rp 618,3 triliun. Angka tersebut belum termasuk proyek besar lainnya seperti pembangunan fasilitas baterai kendaraan listrik yang telah lebih dahulu memulai tahap ground breaking di Karawang.
Ke-18 proyek tersebut terbagi ke dalam beberapa sektor strategis, yakni delapan proyek dari sektor mineral, dua proyek dari sektor energi internal, tiga proyek di bidang pertanian, serta tiga proyek lainnya dari sektor-sektor berbeda yang juga dinilai strategis. Pembagian ini menunjukkan pendekatan multi-sektor yang dirancang untuk mendukung transformasi ekonomi secara menyeluruh, khususnya melalui hilirisasi sumber daya alam Indonesia.
Proses Kajian Melibatkan Banyak Pihak
Menurut Bahlil, kajian ini bukanlah hasil dari proses terburu-buru. Ia menekankan bahwa penyusunan dokumen pra-FS dilakukan secara menyeluruh melalui diskusi antara tim internal dan para pemangku kepentingan. Para akademisi, pelaku usaha, hingga ahli teknologi turut dilibatkan dalam diskusi intensif yang dilaksanakan di berbagai daerah.
Ia juga menyoroti keterlibatan langsung tim kajian dalam mengunjungi lokasi proyek, sehingga setiap rekomendasi berdasarkan kondisi lapangan dan bukan hanya teori di atas kertas. “Dan ini kita turun ke lapangan, Pak Kepala Danantara. Jadi tim rakyat kita turun ke lapangan,” ujar Bahlil, menggambarkan bahwa proses tersebut tidak hanya administratif tetapi juga partisipatif.
Kehadiran langsung tim di lokasi proyek memungkinkan identifikasi potensi sekaligus tantangan nyata di lapangan, yang pada akhirnya memperkaya akurasi dan kualitas kajian yang disusun.
Keterbatasan Anggaran dan Tanggung Jawab Lanjutan
Meskipun proyek ini telah memasuki tahap pra-FS, Bahlil mengakui bahwa penyusunan kajian belum bisa disebut sepenuhnya sempurna. Ia menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam penyelesaian dokumen secara utuh.
Oleh karena itu, ia menyerahkan tahap penyempurnaan lebih lanjut kepada BPI Danantara. Lembaga inilah yang nantinya akan bertugas menyempurnakan dokumen pra-FS menjadi studi kelayakan penuh, sebagai bagian dari proses seleksi akhir sebelum proyek-proyek ini bisa dimulai secara fisik.
“Jadi memang ini belum sempurna, namanya juga pra-FS. Untuk penyempurnaan, kita serahkan kepada Danantara,” ucapnya. Bahlil menambahkan bahwa kajian ini merupakan titik awal, dan proses hilirisasi yang sebenarnya masih akan melalui tahapan-tahapan teknis lainnya.
Kesiapan Danantara Mengambil Alih Proyek
Penyerahan proyek-proyek ini ke tangan Danantara menjadi bentuk sinergi antarlembaga dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia yang berbasis nilai tambah. Danantara sebagai entitas pengelola investasi nasional dipercaya memiliki kapasitas, jaringan, serta fleksibilitas keuangan untuk membawa proyek-proyek ini menuju tahap implementasi.
Langkah ini sejalan dengan arahan strategis pemerintah untuk tidak lagi mengekspor komoditas dalam bentuk mentah, melainkan mendorong pengolahan di dalam negeri demi meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja. Selain itu, proyek hilirisasi juga diharapkan mampu memperkuat daya saing industri nasional di tingkat global.
