JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengumumkan kebijakan baru yang akan memberikan kemudahan dalam pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia. Dalam kebijakan ini, OJK melonggarkan aturan uang muka (down payment/DP), sehingga masyarakat kini dapat membeli kendaraan dengan uang muka 0%. Langkah ini tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja industri pembiayaan dan sektor ekonomi secara keseluruhan.
Pelonggaran Uang Muka untuk Pembiayaan Kendaraan
Melalui kebijakan terbaru ini, OJK memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor tanpa harus mengeluarkan uang muka besar. Sebelumnya, perusahaan pembiayaan mewajibkan konsumen untuk membayar uang muka dengan jumlah tertentu, tergantung pada jenis kendaraan dan kondisi pembiayaan. Dengan adanya aturan baru ini, konsumen yang ingin membeli kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan yang memiliki profil risiko rendah (NPF Neto di bawah 1%) dapat menikmati uang muka 0%.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi OJK untuk merangsang sektor pembiayaan kendaraan bermotor dan meningkatkan daya beli masyarakat. Di sisi lain, kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif di Indonesia, yang akan berdampak positif pada perekonomian nasional.
Ketentuan Baru Berdasarkan NPF (Non-Performing Financing)
Dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 35 Tahun 2018, OJK mengatur ketentuan mengenai uang muka yang harus dibayar oleh konsumen tergantung pada Non-Performing Financing (NPF) yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan. Sebelumnya, perusahaan dengan NPF Neto lebih dari 5% diwajibkan untuk menetapkan uang muka minimal 20%. Namun, kebijakan terbaru memungkinkan perusahaan dengan NPF Neto di bawah 1% untuk memberikan uang muka 0%.
Perusahaan pembiayaan dengan NPF Neto antara 1-3% diwajibkan untuk menetapkan uang muka minimal 10%, sedangkan perusahaan dengan NPF Neto di antara 3-5% bisa menetapkan uang muka minimal 15%. Dengan adanya fleksibilitas ini, perusahaan pembiayaan dapat menyesuaikan ketentuan uang muka berdasarkan profil risiko masing-masing.
Tujuan Pelonggaran Aturan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
OJK menyatakan bahwa pelonggaran aturan uang muka ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh kendaraan bermotor, terutama mereka yang kesulitan menyediakan uang muka besar. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan dari perusahaan multifinance dan memperkuat daya saing industri pembiayaan kendaraan bermotor.
Melalui kebijakan ini, OJK ingin mendorong perkembangan industri pembiayaan yang lebih inklusif dan efisien. Langkah deregulasi ini juga dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam memperoleh pembiayaan kendaraan.
Kinerja Pembiayaan dan Risiko yang Terkendali
Per Juni 2025, data dari OJK menunjukkan bahwa piutang pembiayaan yang dimiliki oleh perusahaan multifinance tercatat sebesar Rp 501,83 triliun, yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,96% secara tahunan. Meski mengalami pelambatan jika dibandingkan dengan bulan Mei 2025 (yang tercatat sebesar 2,83% YoY), angka ini masih mencerminkan kinerja yang positif.
Dalam hal risiko, OJK mencatat bahwa profil risiko pembiayaan tetap terjaga dengan baik. NPF Net pada Juni 2025 berada di angka 0,88%, yang stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Begitu pula dengan NPF Gross yang tercatat sebesar 2,55%, sedikit membaik dibandingkan dengan 2,57% pada bulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pelonggaran kebijakan, perusahaan pembiayaan masih mampu mengelola risiko dengan efektif.
Prospek Industri Pembiayaan Kendaraan Bermotor
Dengan adanya kebijakan pelonggaran aturan uang muka dan peningkatan pembiayaan kendaraan bermotor, OJK berharap sektor pembiayaan kendaraan akan semakin berkembang. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi industri otomotif dan sektor ekonomi secara umum.
Industri pembiayaan kendaraan bermotor diprediksi akan terus berkembang seiring dengan peningkatan daya beli masyarakat. Selain itu, dengan risiko yang terkendali dan kebijakan yang lebih fleksibel, perusahaan pembiayaan juga diharapkan dapat lebih agresif dalam menawarkan produk-produk pembiayaan yang lebih menarik dan terjangkau bagi konsumen.
