JAKARTA - Kepastian bergabungnya 47 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia telah dikonfirmasi langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Erick, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mengelola BUMN secara maksimal dan transparan.

Awalnya, hanya tujuh BUMN besar yang direncanakan untuk masuk ke dalam pengelolaan Danantara. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah Pertamina, PLN, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Telkom Indonesia, dan Mining Industry Indonesia (MIND ID). Namun, perubahan strategi ini menunjukkan bahwa semua BUMN akan berpartisipasi dalam inisiatif baru ini. Erick menegaskan, "Kalau ditanya, Pak Erick kenapa nggak tujuh, kenapa semuanya? Ya, kalau kami mau transformasi total bersih-bersih BUMN jangan tujuh, semuanya menjadi satu asset management."

Transformasi yang dimaksud tidak hanya mengarah pada efisiensi, tetapi juga pada integritas dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Erick menyatakan bahwa dirinya tidak akan setengah-setengah dalam upaya melakukan perubahan yang signifikan bagi BUMN. "Kalau kami mau mendukung perubahan bangsa ini, nggak boleh, misalnya saya sebagai Menteri BUMN, setengah-setengah," ungkapnya, menegaskan komitmennya terhadap transformasi.

Meskipun semua 47 BUMN akan masuk ke Danantara, Erick memastikan bahwa Kementerian BUMN tidak akan berhenti mengawasi operasional setiap perusahaan, terutama untuk yang berkaitan dengan layanan publik. "Salah satunya di undang-undang itu kan fungsi kami mengawasi, menindak kalau ada kasus korupsi, menyetujui rencana kerja, memastikan antara dividen dan suntikan modal. Nah, apakah kami mengawasi operasional? Masih. Contoh untuk apa? Public service obligation," tegasnya.

Proses alih saham dari perusahaan BUMN ke Danantara masih berlangsung, dan Erick mengaku terus melakukan koordinasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga CEO Danantara, Rosan Roeslani. Erick mengatakan bahwa hubungan kerjanya dengan Rosan sangat baik, mengingat bahwa Rosan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. "Saya dengan Pak Rosan itu benar-benar baik hubungannya. Pak Rosan dulu pernah di wakil Menteri BUMN juga. Jadi, ini positif," ujarnya.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, juga memberikan konfirmasi mengenai rencana ini dengan memastikan bahwa seluruh perusahaan BUMN akan masuk ke Danantara sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Maret 2025. "Seluruh BUMN masuk ke Danantara, jadi bukan hanya 7, seluruhnya," ujar Dony di Istana Kepresidenan, Jakarta. Keputusan ini mencerminkan tekad Pemerintah untuk melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap BUMN demi meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki perusahaan-perusahaan di bawah naungan BUMN.

Dalam cakupan yang lebih luas, langkah Pemerintah ini diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap perekonomian nasional. Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur dan profesional, potensi investasi dan daya saing BUMN diharapkan meningkat. Selain itu, keputusan untuk melibatkan semua BUMN dalam pengelolaan Danantara menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam memastikan integritas dan akuntabilitas di sektor industri nasional ini.

Pada akhirnya, kesuksesan integrasi 47 BUMN ke dalam Danantara akan menjadi ujian nyata dari komitmen Pemerintah dalam melakukan reformasi BUMN secara menyeluruh. Upaya ini juga mencerminkan tekad Erick Thohir untuk memastikan bahwa untuk mewujudkan visi ini, tidak boleh ada setengah hati dalam setiap langkah yang diambil. Dengan demikian, diharapkan BUMN dapat memberikan kontribusi yang semakin signifikan bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nasional.