JAKARTA - Pemerintah terus mengakselerasi program strategis nasional berupa pembangunan 3 juta rumah melalui kolaborasi lintas kementerian. Salah satu langkah konkret yang tengah ditempuh adalah pendataan dan pemanfaatan aset-aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini belum digunakan secara maksimal. Langkah ini dipimpin oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kementerian BUMN.
Proses pendataan aset idle milik BUMN telah berlangsung sejak tiga bulan terakhir, dengan fokus utama pada lahan-lahan yang dinilai memiliki potensi tinggi untuk dijadikan kawasan permukiman. Beberapa entitas BUMN yang asetnya masuk dalam pendataan meliputi perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, pelabuhan, properti, dan perkebunan.
Pemetaan lokasi aset tersebut menjadi prioritas agar pembangunan rumah rakyat dapat diarahkan pada wilayah yang memiliki permintaan pasar, serta dukungan infrastruktur dasar seperti akses transportasi publik. Pemerintah juga mempertimbangkan aspek keterjangkauan dan ketersediaan fasilitas umum di sekitar lahan-lahan tersebut agar dapat menunjang kualitas hidup para calon penghuni.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah berencana mengundang para pengembang properti pada awal Mei untuk melakukan konsultasi terkait kesiapan pembangunan. Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan sinergi antara pemerintah sebagai penyedia lahan dan pihak swasta sebagai pelaksana pembangunan.
Pemanfaatan aset negara yang sebelumnya tidak aktif ini menjadi strategi efisien dalam penyediaan hunian tanpa perlu melakukan pembebasan lahan baru, yang sering kali menyita waktu dan menimbulkan konflik sosial. Optimalisasi aset juga berdampak pada peningkatan nilai ekonomi properti milik negara yang selama ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional.
Lokasi strategis menjadi pertimbangan utama dalam menentukan titik pembangunan. Aset-aset yang berada di kawasan perkotaan atau memiliki konektivitas tinggi dengan jalur transportasi seperti kereta api dan jalan tol dinilai memiliki daya tarik lebih besar. Ketersediaan sarana transportasi umum akan meningkatkan minat masyarakat untuk tinggal di kawasan tersebut karena aksesibilitasnya yang lebih baik.
Selain aspek lokasi, pemerintah juga melakukan klasifikasi terhadap target pasar yang akan dibidik dari program ini. Tidak semua kawasan diperlakukan seragam karena masing-masing daerah memiliki karakteristik demografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, penyesuaian desain perumahan dan skema pembiayaan akan disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat setempat.
Proses pemetaan ini juga melibatkan penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi geografis (GIS) untuk memperoleh data spasial yang akurat. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mempertimbangkan aspek fisik lahan, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan sekitar serta kelayakan hidup jangka panjang.
Program pembangunan 3 juta rumah merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan memanfaatkan aset negara yang ada, program ini dapat dijalankan lebih cepat, lebih murah, dan lebih merata.
Kementerian terkait menargetkan agar pembangunan bisa dimulai secara bertahap pada paruh kedua tahun 2025. Saat ini, proses legalitas dan penyusunan skema kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta sedang dalam tahap finalisasi. Kolaborasi ini diyakini akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekosistem perumahan nasional berbasis kolaboratif dan berkelanjutan.
Dengan pemanfaatan aset yang selama ini tidak produktif, pemerintah tidak hanya mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan kekayaan negara untuk kepentingan publik. Langkah ini diharapkan menjadi model pengelolaan aset negara yang lebih efisien dan pro-rakyat di masa mendatang.
