JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memutuskan untuk mempertahankan seluruh jajaran pengurus perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu, 30 April 2025. Keputusan ini diambil di tengah upaya perseroan untuk terus memperbaiki kinerja keuangan dan mengurangi jumlah utang yang mencapai Rp 5,9 triliun sepanjang tahun 2024. Keputusan ini menjadi salah satu langkah penting perusahaan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di masa mendatang.
Dalam RUPST tersebut, yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham, pembahasan utama berfokus pada laporan kinerja keuangan perusahaan selama tahun buku 2024 yang telah diaudit. Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, Rozi Sparta, menyatakan bahwa laporan kinerja yang telah diaudit tersebut disetujui oleh pemegang saham. "Seluruh laporan keuangan perusahaan telah diaudit dan mendapat persetujuan dari para pemegang saham," ujarnya dalam keterangan resmi perusahaan.
Pada tahun 2024, Adhi Karya mencatatkan laba bersih sebesar Rp 252,49 miliar, yang mengalami kenaikan sebesar 17,98% dibandingkan dengan laba bersih yang tercatat pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp 214,01 miliar. Meski demikian, pendapatan usaha perusahaan mengalami penurunan signifikan sebesar 33,48% year on year (YoY), mencapai Rp 13,35 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk dampak dari penurunan volume proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh perusahaan.
Rozi Sparta menambahkan bahwa meskipun pendapatan usaha turun, Adhi Karya berhasil menurunkan liabilitasnya secara signifikan. "Dari sisi liabilitas, kami berhasil mencatatkan penurunan sebesar 18,8% atau setara dengan Rp 5,9 triliun, yang berasal dari penurunan kewajiban kepada mitra kerja sebesar Rp 2,1 triliun dan kewajiban kepada bank, lembaga keuangan lain, serta obligasi sebesar Rp 3,1 triliun," jelasnya. Langkah ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk mengelola utang dengan bijak dan menjaga kesehatan keuangan perseroan.
Selain pembahasan kinerja keuangan, dalam RUPST tersebut juga dibahas mengenai perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PMHMETD) II. Dana tersebut rencananya akan dioptimalkan untuk pembangunan proyek strategis seperti Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo. Rozi mengungkapkan bahwa perubahan tersebut telah melalui kajian yang mendalam oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan diharapkan tidak akan mengubah esensi pemanfaatan dana penawaran umum terhadap kontribusi ekonomi dan kepentingan publik. "Perubahan penggunaan dana ini telah melalui kajian yang komprehensif dan tetap berfokus pada kepentingan masyarakat dan perekonomian nasional," tambah Rozi.
Sementara itu, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham Dwiwarna juga menyatakan bahwa tidak ada perubahan pada susunan dewan komisaris dan direksi Adhi Karya. Hal ini menunjukkan kepercayaan penuh terhadap kinerja dan kepemimpinan yang ada saat ini. Sebagai hasilnya, struktur pengurus Adhi Karya untuk tahun 2025 tetap dipertahankan seperti sebelumnya, yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
Dewan Komisaris Adhi Karya 2025:
Komisaris Utama: Dody Usodo Hargo
Komisaris Independen: R. Erwin Moeslimin Singajuru
Komisaris Independen: Elan Suherlan
Komisaris Independen: Rustam Sofyan Sirait
Komisaris: Bob Arthur Lombogia
Direksi Adhi Karya 2025:
Direktur Utama: Entus Asnawi Mukhson
Direktur Human Capital dan Legal: Ki Syahgolang Permata
Direktur Keuangan: Bani Iqbal
Direktur Operasi I: Alloysius Suko Widigdo
Direktur Operasi II: Harimawan
Direktur Operasi III: Vera Kirana
Direktur Manajemen Risiko dan Kesisteman: Yan Arianto
Adhi Karya memang terus berusaha untuk menjaga agar struktur pengurusan dan kepemimpinan yang ada tetap berjalan dengan baik, sehingga fokus utama perusahaan dapat tercapai. Dengan mempertahankan pengurus yang ada, perusahaan berharap dapat terus memperbaiki dan memperkuat posisi keuangan serta memperluas portofolio proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan.
RUPST kali ini juga menjadi sinyal bahwa Adhi Karya tidak hanya fokus pada pemulihan kinerja jangka pendek, tetapi juga pada pencapaian tujuan jangka panjang yang melibatkan pengembangan berbagai proyek infrastruktur nasional. Salah satu proyek penting yang diharapkan dapat mendongkrak kinerja perusahaan adalah pembangunan Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo yang menjadi salah satu prioritas utama perusahaan dalam penggunaan dana PMHMETD II.
Dengan keputusan yang diambil dalam RUPST ini, Adhi Karya diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia, sekaligus menjaga kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan. "Kami optimis dengan langkah-langkah yang telah diambil dan berharap Adhi Karya dapat terus memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia," tutup Rozi Sparta.
