JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi selama kuartal pertama tahun 2025 masih berjalan dalam batas kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Capaian ini mencerminkan keberhasilan strategi distribusi yang lebih efisien dan pengawasan yang semakin ketat berkat dukungan teknologi digital.
Berdasarkan data yang dirilis perusahaan, hingga akhir Maret 2025, konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite tercatat mencapai 6,84 juta kiloliter atau sekitar 21,9 persen dari total kuota nasional tahun ini. Sementara itu, penyaluran solar subsidi atau Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) tercatat sebesar 4,19 juta kiloliter atau 22,9 persen dari alokasi tahunan yang ditentukan oleh pemerintah.
“Penyaluran energi subsidi triwulan pertama 2025 masih berada dalam koridor kuota yang ditetapkan pemerintah,” ujar Heppy Wulansari, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga.
Heppy menegaskan bahwa keberhasilan menjaga distribusi dalam batas aman tidak lepas dari pemanfaatan sistem digital melalui implementasi QR Code dalam Program Subsidi Tepat. Sistem ini secara langsung merekam transaksi pembelian BBM subsidi, sehingga mempersempit peluang terjadinya penyelewengan dan menjamin bahwa subsidi tepat sasaran.
“Insya Allah untuk barcode sendiri, di lapangan implementasinya sudah 99,9 persen, ya. Tinggal di beberapa wilayah yang mungkin agak jauh, itu yang kami kejar,” tambah Heppy, menjelaskan masih ada beberapa titik di wilayah terpencil yang tengah diupayakan integrasinya ke dalam sistem digital tersebut.
Kolaborasi dan Pengawasan Diperkuat
Pertamina Patra Niaga tidak bekerja sendiri dalam mengawal distribusi subsidi energi. Perusahaan pelat merah ini terus membangun sinergi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), pemerintah daerah, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat. Selain itu, aparat penegak hukum juga turut dilibatkan untuk memperkuat pengawasan di lapangan.
Kolaborasi ini menjadi penting untuk menjamin distribusi BBM subsidi berjalan sesuai sasaran. Dengan begitu, masyarakat yang benar-benar berhak menerima subsidi dapat memperoleh manfaat secara langsung, sekaligus mengurangi potensi kebocoran yang bisa membebani keuangan negara.
“Pengawasan terpadu dan kolaborasi dengan pihak terkait menjadi bagian dari strategi utama kami agar penyaluran BBM bersubsidi tidak disalahgunakan,” tegas Heppy.
Sistem Digital Tingkatkan Transparansi
Program Subsidi Tepat yang mengedepankan sistem digital telah menjadi tonggak penting dalam reformasi distribusi energi bersubsidi di Indonesia. Sejak diterapkan, sistem QR Code untuk pencatatan transaksi telah membantu mengidentifikasi profil pengguna secara real-time, termasuk jenis kendaraan dan kebutuhan BBM yang digunakan.
Dengan adanya data pengguna yang tersentralisasi, Pertamina Patra Niaga dapat memantau konsumsi BBM subsidi secara menyeluruh. Langkah ini juga memungkinkan perusahaan melakukan analisis pola konsumsi, mendeteksi anomali, serta menindak lebih cepat apabila ditemukan pelanggaran.
“Digitalisasi ini membuat distribusi energi lebih transparan, terpantau, dan akuntabel. Kami tidak hanya menyalurkan, tapi juga mengawal agar energi bersubsidi sampai kepada mereka yang memang berhak,” tutur Heppy.
Efisiensi sebagai Fokus 2025
Optimisme Pertamina Patra Niaga untuk menjaga efisiensi distribusi sepanjang tahun 2025 tidak lepas dari kinerja positif pada triwulan pertama ini. Heppy menyatakan bahwa pencapaian ini akan menjadi modal penting untuk terus menyempurnakan proses distribusi, memperluas jangkauan sistem digitalisasi, dan meningkatkan kualitas pengawasan.
Selain itu, pihaknya juga membuka ruang untuk inovasi lain, termasuk pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan integrasi sistem pemantauan berbasis lokasi (GPS) yang sedang dalam tahap uji coba terbatas di beberapa titik SPBU di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
“Tujuan kami bukan hanya memenuhi target kuota, tapi juga menciptakan sistem distribusi energi yang efisien, akurat, dan berkelanjutan,” tegas Heppy.
Dampak Langsung bagi Masyarakat
Efisiensi distribusi BBM subsidi tidak hanya menguntungkan pemerintah dan Pertamina sebagai operator, tapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Dengan distribusi yang lebih tepat sasaran, masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang memenuhi syarat, seperti nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro, dapat terus memperoleh akses energi dengan harga terjangkau.
Ketersediaan BBM subsidi yang merata di seluruh pelosok daerah juga mencegah terjadinya kelangkaan yang kerap menjadi masalah di masa lalu, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang memiliki akses logistik terbatas.
“Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk hadir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Kami memastikan bahwa distribusi BBM subsidi tidak hanya terjangkau, tetapi juga merata,” ujar Heppy.
Dukungan Pemerintah dan Langkah Ke Depan
Keberhasilan Pertamina Patra Niaga dalam menyalurkan BBM subsidi dengan efisien mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk BPH Migas. Pemerintah sendiri terus mendorong optimalisasi subsidi energi agar tepat guna dan tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ke depan, Pertamina Patra Niaga berencana untuk terus memperluas edukasi publik mengenai penggunaan BBM subsidi, termasuk melalui sosialisasi Program Subsidi Tepat kepada masyarakat luas. Edukasi ini penting agar seluruh masyarakat memahami siapa yang berhak menerima subsidi dan bagaimana cara memperoleh BBM subsidi secara legal dan transparan.
“Dengan edukasi dan pengawasan yang kuat, kami yakin sistem distribusi BBM subsidi ke depan akan semakin baik dan memberikan manfaat optimal bagi rakyat,” tutup Heppy.
Dengan realisasi distribusi yang masih di bawah kuota nasional pada kuartal pertama 2025, PT Pertamina Patra Niaga menunjukkan keberhasilan dalam mengelola subsidi energi secara efektif. Berbekal teknologi digital, kolaborasi lintas instansi, dan pengawasan terpadu, perusahaan optimis mampu mempertahankan performa positif ini hingga akhir tahun. Upaya ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mengefisienkan anggaran negara dan menjamin ketersediaan energi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
