JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat kerja sama untuk mendorong sertifikasi halal produk industri. Kolaborasi ini diharapkan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi sektor manufaktur dan perekonomian nasional.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenperin dan BPJPH dilakukan di Jakarta, Selasa, sebagai langkah awal penguatan koordinasi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan memperkuat tata kelola, efektivitas pembinaan, dan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH).
Dengan akselerasi sertifikasi halal, produk manufaktur Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar domestik maupun global. Langkah ini juga menjadi salah satu strategi untuk memperbesar kontribusi industri halal terhadap ekonomi nasional.
Ruang Lingkup Kerja Sama dan Fasilitas Industri
Kolaborasi Kemenperin-BPJPH mencakup berbagai bidang, mulai dari pembinaan dan pengawasan JPH di sektor industri hingga fasilitasi bagi industri kecil menengah (IKM). Pengembangan kawasan industri halal juga menjadi fokus utama untuk mendukung ekosistem halal yang menyeluruh.
Selain itu, kerja sama ini mencakup penguatan infrastruktur, peningkatan kompetensi SDM, integrasi data, serta promosi dan edukasi tentang JPH. Menperin menekankan pentingnya sinergi agar proses sertifikasi lebih cepat dan produk halal nasional dapat menembus pasar ekspor.
Perluasan akses pasar domestik dan ekspor produk halal juga menjadi salah satu agenda strategis. Hal ini diharapkan memperkuat ekosistem industri halal Indonesia dan mendorong daya saing global.
Sertifikasi Halal Sebagai Instrumen Pembinaan Industri
Pengawasan JPH tidak hanya memastikan kepatuhan industri terhadap standar halal, tetapi juga menjadi alat pembinaan bagi transformasi industri. Tujuannya agar seluruh sektor industri mampu memproduksi barang halal yang kompetitif dan berdaya saing internasional.
Ahmad Haikal Hasan, Kepala BPJPH, menyampaikan bahwa halal merupakan ekosistem yang mampu mendorong pertumbuhan dan daya saing industri. Banyak negara telah mengimplementasikan prinsip halal dalam industri mereka, sehingga potensi sektor ini sangat besar.
Saat ini BPJPH mampu memproses 10.147 sertifikat halal per hari. Kapasitas ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan jumlah produk makanan, minuman, dan fesyen halal di Indonesia.
Peluang Investasi dan Pertumbuhan Industri Halal
Kemenperin mencatat bahwa pada periode 2023–2024, Indonesia menjadi negara dengan investasi terbesar di sektor industri halal, mencapai 1,6 miliar dolar AS. Hal ini menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri halal global.
Total nilai investasi dari lima besar negara investasi halal terbesar, yaitu Indonesia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Maroko, dan Malaysia, tercatat sebesar 5,8 miliar dolar AS. Angka ini menunjukkan besarnya minat investor global terhadap potensi industri halal Indonesia.
Kerja sama Kemenperin-BPJPH juga diharapkan mendorong pertumbuhan sektor food and beverage, fesyen, dan produk halal lainnya. Dengan sertifikasi yang cepat dan terintegrasi, Indonesia memiliki peluang menjadi pusat industri halal terbesar di dunia.
Pertumbuhan industri halal juga memberikan efek berganda terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain meningkatkan kapasitas produksi, industri halal mampu menciptakan lapangan kerja di berbagai segmen rantai pasok, mulai dari produksi hingga distribusi dan ekspor.
Kemenperin dan BPJPH menegaskan komitmen mereka untuk menjadikan industri halal sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Sinergi ini diyakini dapat meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan mendorong pertumbuhan industri manufaktur berbasis halal yang berkelanjutan.
