JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah progresif untuk membantu masyarakat menengah ke bawah menghadapi tekanan ekonomi perkotaan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis, pada 10 Oktober 2025.

Kebijakan tersebut secara resmi memperluas penerima manfaat transportasi gratis yang sebelumnya hanya terbatas pada pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas. Kini, fasilitas serupa juga diberikan kepada karyawan swasta dengan penghasilan di bawah atau setara Rp6,2 juta per bulan.

Langkah Pemerintah Daerah Menjawab Tantangan Hidup di Ibu Kota

Kehidupan di Jakarta yang penuh dinamika membuat biaya transportasi menjadi beban signifikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah daerah menyadari bahwa mobilitas warga adalah kunci produktivitas dan kesejahteraan, sehingga kebijakan ini hadir untuk memberikan ruang bernapas bagi mereka.

Melalui kebijakan transportasi gratis ini, Gubernur Pramono berharap masyarakat bisa mengalokasikan pengeluaran mereka ke kebutuhan lain seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan begitu, keseimbangan ekonomi rumah tangga tetap terjaga di tengah kenaikan biaya hidup yang tidak bisa dihindari.

Perluasan Fasilitas: Dari Pelajar hingga Pekerja Swasta

Sebelumnya, kebijakan layanan angkutan umum gratis di Jakarta hanya berlaku bagi pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas. Kelompok ini menjadi prioritas pemerintah karena dianggap paling rentan secara ekonomi dan sosial.

Namun, Pergub No. 33 Tahun 2025 menandai era baru bagi sistem transportasi publik Jakarta yang lebih inklusif. Kini, karyawan swasta dengan gaji maksimal Rp6,2 juta juga masuk dalam daftar penerima manfaat, mencerminkan perhatian serius pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat pekerja.

Transportasi yang Termasuk dalam Program Gratis

Kebijakan ini mencakup tiga moda transportasi utama di Jakarta, yakni Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Seluruh moda transportasi tersebut akan memberikan layanan gratis bagi penerima manfaat yang telah terdaftar melalui sistem verifikasi resmi.

Dengan terintegrasinya ketiga moda transportasi tersebut, masyarakat kini bisa melakukan perjalanan lintas wilayah tanpa harus memikirkan biaya tambahan. Langkah ini juga diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum demi mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Syarat dan Mekanisme Pendaftaran Penerima Manfaat

Untuk mendapatkan fasilitas transportasi gratis ini, pekerja swasta wajib mendaftarkan diri melalui situs resmi Dinas Perhubungan DKI Jakarta atau melalui aplikasi JakLingko. Proses pendaftaran memerlukan sejumlah dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), slip gaji, dan surat keterangan kerja.

Setelah data diverifikasi, penerima manfaat akan mendapatkan kartu transportasi khusus yang terhubung dengan sistem pembayaran elektronik. Kartu tersebut dapat digunakan di seluruh jaringan Transjakarta, MRT, dan LRT tanpa biaya perjalanan.

Dampak Ekonomi dari Kebijakan Transportasi Gratis

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkirakan kebijakan ini akan berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Dengan biaya transportasi yang dihapuskan, masyarakat berpenghasilan rendah akan memiliki ruang finansial tambahan setiap bulannya.

Dampak positif juga diharapkan terasa pada sektor ekonomi produktif. Pekerja swasta akan memiliki efisiensi biaya perjalanan, sementara sektor UMKM dan jasa transportasi pendukung akan terdorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat.

Menjawab Kebutuhan Mobilitas di Tengah Tekanan Hidup Perkotaan

Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya biaya hidup di Ibu Kota yang kerap menjadi keluhan utama warga Jakarta. Transportasi merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat yang bekerja, dan penghapusan biaya transportasi menjadi solusi nyata untuk membantu kesejahteraan mereka.

Selain itu, kebijakan ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok pekerja yang kerap terhimpit oleh biaya harian yang tinggi. Pramono Anung menegaskan bahwa pembangunan Jakarta harus berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mendorong Perubahan Pola Transportasi dan Lingkungan Lebih Sehat

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah juga menargetkan peningkatan jumlah pengguna transportasi publik secara signifikan. Semakin banyak warga yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, maka kemacetan dan emisi gas buang di Jakarta akan menurun.

Program ini tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi lingkungan yang kuat. Dengan berkurangnya kendaraan pribadi, kualitas udara Jakarta diharapkan membaik dan menjadikan kota ini lebih ramah bagi semua kalangan.

Pendanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Program

Pendanaan untuk program ini diambil dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2025, khususnya pada sektor transportasi dan kesejahteraan sosial. Pemerintah memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain itu, sistem pengawasan digital juga diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas gratis ini. Setiap kartu penerima manfaat dilengkapi dengan sistem pemantauan yang mencatat aktivitas penggunaan transportasi secara real time.

Dukungan Publik dan Harapan Jangka Panjang

Kebijakan ini disambut positif oleh berbagai kalangan, terutama para pekerja di sektor swasta yang selama ini menanggung beban biaya transportasi harian cukup tinggi. Banyak yang menilai langkah ini sebagai bukti nyata komitmen Pemprov DKI dalam meningkatkan kesejahteraan warga.

Dalam jangka panjang, Gubernur Pramono Anung menargetkan agar seluruh warga Jakarta memiliki akses transportasi yang terjangkau, aman, dan nyaman. Pemerintah juga tengah menyiapkan studi kelayakan untuk memperluas kebijakan ini ke wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang.

Transformasi Jakarta Menuju Kota Inklusif dan Ramah Mobilitas

Pergub No. 33 Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi transformasi Jakarta sebagai kota yang lebih inklusif. Kebijakan ini menunjukkan bahwa keberpihakan pada masyarakat rentan tidak harus diwujudkan melalui bantuan langsung tunai semata, tetapi juga lewat kemudahan akses mobilitas.

Melalui transportasi gratis bagi pekerja berpenghasilan rendah, Jakarta menegaskan dirinya sebagai kota yang peduli terhadap keadilan sosial dan kualitas hidup warganya. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan kebijakan serupa yang berorientasi pada kesejahteraan dan keberlanjutan.