JAKARTA - Pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Meski tercantum dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), tidak semua orang otomatis berhak menerima.
Setiap jenis bansos memiliki kriteria penerima yang berbeda. Contohnya, penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) harus pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan.
BSU juga mensyaratkan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU). Hal ini sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025.
Sementara itu, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menyasar keluarga dalam kategori desil 1-4 DTSEN. Desil 1 berarti pengeluaran per kapita kurang dari Rp 500 ribu per bulan, sedangkan desil 4 sekitar Rp 1–1,2 juta.
Penting bagi masyarakat untuk memeriksa status penerima sebelum menunggu pencairan. Pengecekan bisa dilakukan secara daring maupun luring menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP.
Cara Cek Penerima Bansos Secara Online
Ada dua cara mengecek penerima bansos secara online. Pertama, melalui situs resmi Kementerian Sosial.
Langkah-langkahnya mudah, dimulai dari membuka situs cekbansos.kemensos.go.id. Kemudian isi data wilayah mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.
Selanjutnya masukkan nama sesuai KTP dan kode captcha yang muncul. Klik tombol Cari Data, maka akan muncul jenis bansos dan status pencairan jika NIK terdaftar.
Jika tidak terdaftar, notifikasi "Tidak Terdapat Peserta/PM" akan muncul. Ini menunjukkan warga tersebut belum masuk daftar penerima manfaat.
Cara kedua adalah menggunakan aplikasi resmi Cek Bansos. Aplikasi ini tersedia di Play Store dan App Store.
Setelah diunduh, buat akun baru dengan mengisi nama, NIK, alamat, email, serta unggah foto KTP dan swafoto. Setelah akun aktif, masuk ke menu Cek Bansos dan lengkapi data wilayah serta nama sesuai KTP untuk melihat status.
Pengecekan Bansos Secara Offline
Bagi masyarakat tanpa akses internet, pengecekan bisa dilakukan melalui Dinas Sosial setempat. Cukup membawa KTP atau Kartu Keluarga untuk menanyakan status penerima.
Alternatif lain adalah melalui RT/RW atau kelurahan yang memiliki akses ke data penerima bansos. Cara ini mempermudah warga yang berada di daerah sulit sinyal internet.
Khusus bantuan pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP) memiliki prosedur pengecekan sendiri. Pengecekan dilakukan melalui situs pip.kemendikdasmen.go.id.
Langkahnya sederhana, masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan NIK. Setelah menjawab soal hitungan sederhana, klik Cek Penerima PIP untuk melihat hasilnya.
Jadwal dan Nominal Penyaluran Bansos 2025
Pencairan bansos dilakukan empat kali setahun atau setiap tiga bulan sekali. Jadwal lengkapnya adalah tahap 1 Januari–Maret, tahap 2 April–Juni, tahap 3 Juli–September, dan tahap 4 Oktober–Desember.
Untuk bulan November, bansos yang cair merupakan bagian dari termin keempat. Pemerintah tidak menetapkan tanggal pasti, sehingga pengecekan status sangat dianjurkan.
Besaran nominal bansos berbeda sesuai program. Program Keluarga Harapan (PKH) untuk ibu hamil dan anak usia dini Rp 3 juta per tahun.
Siswa SD menerima Rp 900 ribu per tahun, siswa SMP Rp 1,5 juta, dan siswa SMA Rp 2 juta. Disabilitas berat dan lansia mendapat Rp 2,4 juta per tahun.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memberikan Rp 200 ribu per bulan, dicairkan setiap tiga bulan, sehingga total Rp 600 ribu per tahap. BLT Kesra memberikan Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober–Desember 2025, total Rp 900 ribu.
BSU menyasar pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta, dibayarkan Rp 300 ribu per bulan untuk dua bulan (Juni–Juli). Pemerintah menegaskan BSU tahap kedua tidak dilanjutkan pada triwulan III dan IV.
Program Indonesia Pintar (PIP) memberikan bantuan pendidikan sesuai jenjang. Misalnya siswa SD kelas VI menerima Rp 225 ribu per semester, sementara siswa SMP kelas VII–VIII mendapat Rp 750 ribu.
Berbagai program bansos ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Karena setiap bantuan memiliki syarat dan nominal berbeda, pengecekan status penerima secara berkala sangat dianjurkan.
Masyarakat dapat memanfaatkan laman atau aplikasi resmi Kementerian Sosial untuk mengetahui status bansos. Pengecekan ini membantu warga memastikan hak mereka tersalurkan tepat waktu.