JAKARTA - Transformasi ekonomi digital di Indonesia terus bergerak maju, seiring langkah strategis Bank Indonesia dalam membangun sistem pembayaran digital yang terstandar dan inklusif. Langkah ini tidak semata-mata bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga menjaga keadilan ekonomi di tengah pesatnya inovasi teknologi keuangan.

Bank Indonesia menekankan pentingnya standarisasi sistem pembayaran sebagai fondasi utama dalam menghindari dominasi pasar oleh segelintir pelaku industri. Dalam forum Capacity Building yang digelar Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, urgensi akan penyatuan ekosistem digital ditegaskan demi menciptakan sistem keuangan yang sehat dan setara.

QRIS dan Inovasi sebagai Bahasa Bersama Digitalisasi
Salah satu bentuk konkret dari inisiatif standardisasi yang dijalankan Bank Indonesia adalah implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Teknologi ini dikembangkan untuk menyatukan ragam metode pembayaran digital menjadi satu platform yang dapat diakses oleh seluruh lapisan pelaku usaha dan masyarakat.

QRIS, yang kini dikembangkan dalam bentuk Cross Border dan Tap berbasis NFC, dirancang untuk menghadirkan sistem pembayaran digital yang terintegrasi lintas batas negara. Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Himawan Kusprianto, menjelaskan bahwa keberadaan standar seperti QRIS tidak hanya memperkuat efisiensi dan keamanan transaksi, tetapi juga melindungi konsumen dari dominasi sistem tertutup.

“Digitalisasi tanpa standar hanya akan menciptakan celah ketimpangan dan potensi dominasi pasar oleh segelintir pelaku,” jelas Himawan. Menurutnya, sistem terbuka dan terstandarisasi merupakan jalan utama untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak meninggalkan pelaku UMKM dan konsumen kecil di belakang.

Inklusi Keuangan Melalui Kebijakan yang Adil
Kebijakan sistem pembayaran digital yang dicanangkan BI juga berorientasi pada keadilan ekonomi. Himawan menekankan bahwa bila inovasi hanya dikuasai oleh sebagian kecil pelaku usaha besar, maka potensi eksklusivitas akan meningkat dan merugikan banyak pihak.

Untuk menghindari skenario tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat aspek regulasi dan compliance. Dengan pendekatan ini, inovasi tetap dapat berkembang dalam koridor yang inklusif, transparan, dan mendukung financial inclusion secara menyeluruh.

“Kita tidak ingin ke depan sistem pembayaran hanya dikendalikan oleh segelintir pemain besar, sementara UMKM dan masyarakat kecil tertinggal,” ujar Himawan dalam forum tersebut. Bank Indonesia pun aktif mengembangkan platform transaksi digital untuk pemerintah daerah guna meningkatkan efisiensi fiskal sekaligus memperluas inklusi ekonomi.

Dukungan Infrastruktur Transfer Dana Cepat dan Efisien
Selain QRIS, Bank Indonesia juga mempercepat implementasi BI-FAST Fase 1 Tahap 2, sistem transfer dana secara cepat, murah, dan efisien. Program ini menjadi langkah penting menggantikan metode transfer konvensional yang dinilai lambat dan berbiaya tinggi.

Dengan BI-FAST, masyarakat dapat melakukan transaksi antarbank dengan biaya yang jauh lebih rendah. Kehadiran sistem ini juga menjadi bentuk dukungan konkret terhadap ekosistem ekonomi digital nasional yang menuntut layanan keuangan yang cepat dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Melalui inovasi sistem transfer dan perluasan cakupan QRIS, Bank Indonesia menargetkan terciptanya sebuah lanskap keuangan yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga mendukung prinsip keadilan ekonomi dan pertumbuhan inklusif.

Peran Media dalam Literasi Sistem Pembayaran Digital
Pentingnya peran media dalam proses edukasi publik turut mendapat sorotan dari Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Ibrahim. Ia menekankan bahwa keberhasilan transformasi sistem pembayaran digital sangat bergantung pada sinergi antara regulator dan media sebagai penghubung antara kebijakan dan masyarakat.

“Media adalah garda terdepan dalam menjembatani kebijakan dengan pemahaman masyarakat. Dalam transformasi ini, edukasi menjadi hal yang krusial,” ujar Ibrahim.

Ia menyampaikan bahwa media memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang akurat terkait kebijakan digitalisasi, khususnya yang menyasar sektor UMKM, literasi keuangan, serta perkembangan teknologi finansial. Media diharapkan dapat mendorong literasi publik yang lebih baik demi memastikan setiap lapisan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam sistem keuangan digital yang tengah dibangun.