JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat, dengan menyasar berbagai kalangan melalui edukasi yang fokus pada pengelolaan keuangan yang bijak. Dalam rangka memitigasi risiko kejahatan keuangan digital dan memastikan masyarakat tidak terjebak dalam kerugian finansial, OJK menggandeng sejumlah pihak untuk memberikan wawasan tentang pentingnya memahami produk dan layanan keuangan.
Salah satu langkah signifikan dilakukan pada 30 April 2025, di mana OJK Provinsi Bali bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Bali, mengadakan kegiatan edukasi keuangan bagi Perbekel (Kepala Desa) yang mencakup wilayah Kota Denpasar, Badung, dan Gianyar. Kegiatan ini digelar di Kantor OJK Provinsi Bali dengan tema "Mengelola Keuangan Dengan Dharma" dan berlangsung di tengah perayaan Galungan dan Kuningan yang merupakan momen penting dalam budaya Bali.
Peran Perbekel dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa
Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) OJK Provinsi Bali, Ni Made Novi Susilowati, dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran Perbekel dalam meningkatkan wawasan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai tokoh sentral di tingkat desa, Perbekel memiliki kesempatan untuk menyebarluaskan informasi penting mengenai pengelolaan keuangan yang bijak.
"Melalui momentum perayaan Galungan dan Kuningan, yang melambangkan kemenangan Dharma (Kebenaran) atas Adharma (Ketidakbenaran), kita semua diajak untuk menjaga keseimbangan hidup baik secara spiritual maupun duniawi, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan," kata Novi dalam sambutannya.
Novi juga menambahkan bahwa ajaran agama Hindu, khususnya konsep "Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma", mengajarkan pentingnya hidup yang seimbang dan harmonis, yang melibatkan pengelolaan keuangan dengan bijaksana sebagai bagian dari upaya mencapai kesejahteraan hidup. Dengan memanfaatkan ajaran tersebut, masyarakat diharapkan dapat mencapai kehidupan yang sejahtera di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat.
Indeks Literasi Keuangan yang Masih Tertinggal
Menurut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, indeks literasi keuangan Indonesia tercatat sebesar 65,43%, sedangkan indeks inklusi keuangan berada pada angka 75,02%. Angka ini menunjukkan adanya gap yang signifikan antara pemahaman tentang produk keuangan dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan. Oleh karena itu, OJK berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan tersebut dengan memberikan edukasi yang lebih luas dan merata kepada masyarakat, termasuk melalui kegiatan yang menyasar pemimpin desa seperti Perbekel.
Melalui kegiatan edukasi ini, OJK berharap dapat mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Bali, yang pada gilirannya akan membawa dampak positif bagi perekonomian lokal. “Kami berharap edukasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman Perbekel, tetapi juga dapat merangsang perbaikan pengelolaan keuangan di tingkat desa, yang nantinya akan berimbas pada kualitas hidup masyarakat Bali,” ujar Novi.
Kolaborasi dengan Dinas PMD dan Dukcapil Provinsi Bali
Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Luh Gita Andari, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan, Dinas PMD dan Dukcapil Provinsi Bali. Menurut Gita, edukasi keuangan ini sangat relevan dengan visi dan misi pemberdayaan masyarakat serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya merencanakan keuangan yang sehat dan aman.
“Edukasi ini sangat penting karena sejalan dengan tujuan kami dalam pemberdayaan masyarakat. Kami berharap melalui program ini, Perbekel dan PMD dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang cara mengelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bali,” ujar Gita.
Mewaspadai Kejahatan Keuangan Digital
Dalam kegiatan ini, para peserta juga diberikan wawasan mengenai ancaman kejahatan keuangan digital yang kini semakin marak. I Made Martadi Putra, Kanit 1 Subdit III Ditreskrimsus Polda Bali, yang menjadi salah satu narasumber, mengungkapkan berbagai modus kejahatan keuangan digital yang tengah berkembang, seperti penipuan online, scam, phishing, dan social engineering. Ia juga menyebutkan kejahatan seperti penipuan yang melibatkan teknik money mule, pemerasan melalui video call, hingga penipuan terkait jual beli kendaraan dan pekerjaan paruh waktu yang marak di media sosial.
“Sebagai langkah pencegahan, kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Selalu waspada terhadap tawaran yang terlihat terlalu menggiurkan dan pastikan untuk tidak sembarangan mengklik tautan atau mengunduh aplikasi yang tidak dikenal,” ujar Martadi.
Peran Narkoba dalam Kejahatan Keuangan
Selain edukasi tentang kejahatan keuangan digital, dalam acara ini juga disampaikan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat memicu tindakan kriminal, termasuk dalam dunia digital. Gusti Ayu Witarini Dwipayanti, Penyuluh Narkoba Ahli Madya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali, menekankan pentingnya sinergi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, mengingat Bali merupakan jalur peredaran narkoba nasional maupun internasional. Penyalahgunaan narkoba, menurutnya, berhubungan langsung dengan meningkatnya tingkat kejahatan di masyarakat, termasuk kejahatan cyber.
"Bali kini menjadi salah satu lokasi jalur peredaran narkoba yang cukup signifikan, yang juga berdampak pada meningkatnya kejahatan lainnya, termasuk dalam ranah digital. Kami perlu bekerja sama untuk menanggulangi ini demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat," jelas Witarini.
Edukasi Keuangan yang Terus Berlanjut
Sebagai bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan inklusi keuangan, OJK Provinsi Bali sebelumnya juga telah menggelar sejumlah program edukasi keuangan yang menyasar berbagai segmen masyarakat. Di antaranya adalah edukasi keuangan syariah untuk UMKM dan pelajar, serta kegiatan edukasi untuk jemaat umat Kristiani dalam rangka perayaan Paskah 2025.
Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan partisipasi aktif dari masyarakat, OJK berharap dapat menciptakan ekosistem industri jasa keuangan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, edukasi keuangan ini tidak hanya meningkatkan literasi masyarakat, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan di Bali.
Edukasi keuangan yang dilakukan oleh OJK Provinsi Bali kepada Perbekel di wilayah Denpasar, Badung, dan Gianyar menjadi salah satu upaya nyata untuk meningkatkan literasi keuangan di Bali. Dengan memperkenalkan konsep pengelolaan keuangan yang bijak dan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan keuangan digital, diharapkan masyarakat Bali dapat meraih kesejahteraan finansial yang lebih baik. Kegiatan edukasi ini juga mencerminkan komitmen OJK untuk membangun masyarakat yang lebih sadar keuangan, serta mendukung tumbuhnya industri jasa keuangan yang sehat dan inklusif.
