JAKARTA - Pemerintah terus mendorong penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.
Hingga 31 Agustus 2025, total realisasi belanja bansos telah mencapai Rp 101,1 triliun.

Angka tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, edisi September 2025.
Menurutnya, realisasi bansos tahun ini mengalami kenaikan sebesar 5,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Suahasil menyebut bahwa peningkatan belanja bansos ini dipengaruhi oleh kebijakan tambahan stimulus ekonomi.
Penebalan bansos, khususnya bantuan sembako pada kuartal II 2025, menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan tersebut.

“Belanja bansos tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Pemerintah memastikan program bantuan terus menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya pada Senin, 22 September 2025.

Kebijakan ini dinilai penting sebagai bentuk perlindungan sosial kepada masyarakat rentan, terutama mereka yang terdampak oleh fluktuasi ekonomi global dan domestik.

Rincian Program dan Jumlah Penerima Bansos Nasional

Dalam pemaparan yang sama, Suahasil membeberkan rincian dari alokasi dana bansos yang telah direalisasikan hingga Agustus 2025.
Anggaran tersebut tersebar dalam sejumlah program yang menyasar berbagai segmen masyarakat.

Salah satu porsi terbesar diberikan pada program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Anggarannya mencapai Rp 30,9 triliun yang digunakan untuk membiayai iuran bagi 96,7 juta peserta aktif.

Selanjutnya, program Kartu Sembako menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan keluarga kurang mampu.
Pemerintah telah menggelontorkan Rp 34,4 triliun untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Program Keluarga Harapan (PKH) juga terus berlanjut sebagai bagian dari intervensi sosial yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
PKH telah menghabiskan dana sebesar Rp 18,3 triliun untuk mendukung 10 juta KPM di seluruh Indonesia.

Tak hanya itu, pemerintah juga memperhatikan akses pendidikan bagi generasi muda dari keluarga tidak mampu.
KIP Kuliah dialokasikan sebesar Rp 8,2 triliun, yang menyasar 895.900 mahasiswa penerima manfaat.

Sementara untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, program Indonesia Pintar (PIP) juga telah disalurkan.
Total anggaran PIP mencapai Rp 6,6 triliun untuk 11,3 juta siswa dari berbagai wilayah.

Fokus pada Ketepatan Sasaran dan Efektivitas Program

Meningkatnya anggaran bansos bukan tanpa tantangan.
Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Dalam beberapa laporan sebelumnya, efektivitas distribusi bansos masih menjadi sorotan.
Isu ketidaktepatan sasaran dan potensi kebocoran data kerap mencuat ke publik.

Namun, Suahasil memastikan bahwa pemerintah terus memperbaiki sistem penyaluran melalui digitalisasi data dan pemadanan identitas penerima.
Langkah-langkah ini bertujuan untuk menekan penyimpangan serta meningkatkan akurasi distribusi bansos.

Meski angka realisasi terus meningkat, pemerintah tetap mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Program-program bansos ke depan akan lebih diarahkan pada pendekatan berbasis data dan teknologi.

Selain itu, kolaborasi antarinstansi dan pemda juga diperkuat guna memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai kriteria.
Pemerintah pusat terus memantau pelaksanaan di lapangan melalui pengawasan berkala dan audit internal.

Stimulus Sosial Jadi Bagian dari Strategi Pemulihan

Kenaikan belanja bansos tidak hanya bertujuan sebagai bentuk perlindungan sosial jangka pendek.
Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dengan menjaga daya beli masyarakat rentan, pemerintah berharap konsumsi rumah tangga tetap terjaga.
Konsumsi sendiri menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil.

Selain itu, bansos juga membantu mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong inklusi keuangan di kelompok masyarakat bawah.
Hal ini sejalan dengan arah kebijakan fiskal pemerintah yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Pemerintah menargetkan agar berbagai program bantuan sosial dapat terintegrasi dengan agenda pembangunan manusia.
Mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan pendekatan menyeluruh ini, diharapkan bansos tidak hanya sekadar bantuan jangka pendek, tetapi juga menjadi pijakan menuju kemandirian sosial-ekonomi.