INFOTUNTAS.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memastikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat tidak terganggu meski organisasi tengah menghadapi permasalahan internal. Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menegaskan seluruh jajaran wajib menjaga standar layanan dari pusat hingga kantor daerah.
"Apa pun kondisi yang dihadapi oleh sebuah organisasi, pelayanan pertanahan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik," kata Dalu Agung dalam keterangan terkonfirmasi di Cirebon, Kamis.
Integritas dan Pengawasan Jadi Prioritas Pembenahan
Dalu Agung menekankan integritas sebagai prioritas dan budaya kerja bagi seluruh pegawai. Menurut dia, penguatan pengawasan menjadi bagian dari upaya pembenahan internal yang terus dijalankan kementerian, dari tingkat pusat hingga satuan kerja daerah.
Para Pejabat Administrator diminta meningkatkan pengawasan melekat terhadap seluruh proses pelayanan. Evaluasi berkala perlu dilakukan, khususnya pada titik-titik layanan yang berisiko memunculkan penyimpangan, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan kewenangan.
"Seluruh satker harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya saat rapat dengan seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia yang hadir secara daring dan luring.
Saluran Pengaduan yang Bisa Diakses Masyarakat
Sejalan dengan penguatan pengawasan, Kementerian ATR/BPN menyediakan sejumlah saluran pengaduan bagi masyarakat. Warga dapat menyampaikan laporan melalui SP4N-LAPOR!, hotline, WhatsApp pengaduan di nomor 0811-1068-0000, maupun aplikasi TUNTAS.
Pengaduan juga bisa disampaikan langsung ke Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah BPN setempat. Ketersediaan kanal tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi layanan di tengah sorotan terhadap institusi.
Pimpinan Satker Diminta Jadi Teladan
Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Dalu Agung meminta seluruh pimpinan satuan kerja memposisikan diri sebagai role model. Setiap pemimpin harus memberi contoh dalam bekerja dan disiplin menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
"Seluruh jajaran, Satker di Kantah dan Kanwil tetap menjaga solidaritas dan soliditas organisasi. Seluruh jajaran harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga (nilai) institusi," katanya menambahkan.
Instruksi tersebut menyasar seluruh kantor pertanahan dan kantor wilayah di Indonesia. Kementerian ATR/BPN belum merinci bentuk permasalahan internal yang dimaksud maupun langkah lanjutan setelah rapat koordinasi tersebut.
