INFOTUNTAS.COM — Presiden Prabowo Subianto membuka peluang perombakan kabinet menjelang dua tahun masa pemerintahannya. Partai NasDem menyatakan tidak berhak mengisi posisi kabinet karena tidak ikut berkeringat dalam proses pilpres. Pernyataan itu disampaikan Sekjen NasDem Hermawi Taslim menanggapi isu reshuffle yang mencuat pekan ini.
Presiden Prabowo Subianto membuka peluang perombakan kabinet pada momentum dua tahun masa pemerintahannya. Ia menilai para menteri sudah punya waktu cukup untuk membuktikan kinerja masing-masing.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam wawancara program Prabowo Menjawab, Rabu (16/9/2026), saat merespons pertanyaan soal kepuasan terhadap jajaran menteri dan kemungkinan reshuffle besar-besaran.
"Jadi begini, kalau saya evaluasinya terus-menerus dan sampai sekarang secara objektif, ya saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke," kata Prabowo.
Alasan Prabowo Sebut Reshuffle Masih Mungkin Terjadi
Prabowo menyebut reshuffle diperlukan untuk menempatkan orang di posisi yang tepat. Ia memakai ibarat kesebelasan sepak bola yang punya pemain inti, striker, dan cadangan.
Menurut Prabowo, perombakan juga bisa dilakukan bila ada menteri yang bermasalah atau tidak cocok di posisinya. Ia mengaku pernah didatangi KPK terkait dugaan pelanggaran seorang pejabat.
"Kalau ada bukti, silakan," ujar Prabowo menirukan responsnya saat itu.
Ia menambahkan, sejumlah kementerian yang tidak berada di garis depan tetap bekerja sesuai kemampuan dan kewenangannya. Prabowo menyebut dua tahun adalah waktu yang logis bagi setiap menteri untuk menunjukkan kemampuan.
NasDem: Kami Tidak Ikut Berkeringat di Pilpres
Sekjen NasDem Hermawi Taslim menegaskan perombakan kabinet sepenuhnya kewenangan Presiden. Menurut dia, Prabowo paling tahu siapa yang perlu dievaluasi.
"Merombak kabinet adalah kewenangan tunggal Presiden, beliau yang paling tau setelah mengevaluasi seluruh pembantunya," kata Hermawi, Jumat (18/7/2026).
Hermawi lalu menyinggung posisi NasDem. Ia menyatakan partainya tidak merasa berhak masuk kabinet karena tidak terlibat dalam proses pilpres yang mengantarkan Prabowo ke kursi presiden.
"NasDem merasa tidak berhak untuk ikut dalam kabinet karena NasDem tidak ikut berkeringat dalam proses pilpres hingga terpilihnya Presiden Prabowo," ucap dia.
Meski begitu, Hermawi menegaskan NasDem tetap mendukung penuh pemerintahan Prabowo hingga 2029. Dukungan itu disalurkan lewat 2.200 anggota legislatif partai di tingkat pusat sampai kabupaten/kota.
Etika Publik Jadi Alasan NasDem Menolak Kursi
Hermawi menyebut sikap menolak kursi kabinet sebagai pelajaran moral dan etika bagi publik. Ia ingin menunjukkan NasDem adalah partai yang menjunjung kepantasan.
"Politik bagi NasDem bukan sekadar kekuasaan mengejar kursi tapi juga soal kepantasan dan ketidakpantasan dalam etika publik," tuturnya.
Pernyataan NasDem muncul di tengah spekulasi perombakan kabinet yang menguat menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo. Sejumlah nama dari partai koalisi disebut berpeluang masuk, namun belum ada konfirmasi resmi dari Istana.
Prabowo sendiri belum memastikan waktu dan cakupan reshuffle. Ia hanya menyebut evaluasi terhadap kinerja menteri berjalan terus-menerus.
