INFOTUNTAS.COM — Lebih dari 30 anggota Parlemen Eropa mendesak Komisi Eropa menyelidiki Meta setelah ratusan akun Instagram demonstran Albania ditangguhkan massal. Penangguhan itu diduga hasil serangan brigading berbasis klaim hak cipta, bukan pelanggaran aturan platform biasa.
Surat permintaan investigasi itu menyasar dugaan pelanggaran Digital Services Act (DSA), aturan Uni Eropa yang mengikat platform digital besar. Para penandatangan menilai Meta gagal melindungi pengguna dari penyalahgunaan sistem moderasinya sendiri.
Anggota Parlemen Eropa Alexandra Geese menyebut kasus ini sebagai bentuk penyensoran. Ia menuding pemahaman Mark Zuckerberg soal kebebasan berbicara hanya mencakup opini yang sejalan dengan agenda politik pemerintahan Trump.
"Apa yang terjadi di Albania sama saja dengan penyensoran," kata Geese dalam pernyataannya. "Inilah alasan kami punya aturan Eropa."
Demonstrasi Tiga Bulan dan Pemicunya
Protes bertajuk Revolusi Flamingo berlangsung setiap hari di ibu kota Albania selama lebih dari tiga bulan. Aksi ini awalnya dipicu pembangunan resor mewah yang dikaitkan dengan Ivanka Trump dan Jared Kushner.
Pengunjuk rasa menuntut perubahan hukum yang membolehkan pembangunan di kawasan lindung. Mereka juga mendesak perdana menteri negara itu mundur dari jabatannya.
Penangguhan akun Meta muncul belakangan, hampir semuanya berasal dari keluhan hak cipta. Gelombang itu mulai terlihat pada akhir Agustus.
Pola Keluhan yang Terpusat pada Satu Gerakan
Repro Uncensored, organisasi nirlaba pemantau sensor digital, menyelidiki kasus ini dan menemukan indikasi aktivitas terkoordinasi. Pendirinya, Martha Dimitratou, menyatakan pola keluhan menumpuk di sekitar gerakan politik yang sama.
Dimitratou mengaku telah memverifikasi sekitar 100 kasus pembatasan akun terkait protes. Ia memperkirakan jumlah sebenarnya bisa mencapai beberapa ratus berdasarkan volume laporan yang terus masuk.
Satu akun bisa menerima lima hingga sepuluh keluhan hak cipta dalam waktu singkat. Setelah itu, penegakan aturan Meta meningkat dan sebagian akun dimatikan seluruhnya.
Repro Uncensored mencatat hampir semua akun terdampak disasar laporan pelanggaran hak cipta. Dalam sedikitnya 70 kasus, organisasi itu memastikan penghapusan unggahan, pembatasan akun, hingga hilangnya fitur kolaborasi.
Jutaan Orang Kehilangan Akses Informasi
Akun-akun yang disasar secara kolektif menjangkau jutaan orang. Ketika dibatasi atau dihapus, kata Dimitratou, jutaan pengguna kehilangan akses ke berita, informasi politik, dokumentasi protes, dan suara warga sipil.
Salah satu pendemo, Arjan Koçi, mengalaminya langsung. Warga Albania-Britania itu mendokumentasikan protes lewat akun Instagram sejak Juni dan mulai dibanjiri surel dari Meta pada 20 Agustus.
"Seseorang mengklaim saya mengambil karyanya dan menerbitkannya sebagai milik saya. Padahal itu video saya, suara saya, gambar saya," ujar Koçi.
Rekaman drone Koçi memperlihatkan skala besar demonstrasi di Tirana dan meraih jutaan penayangan. Ia menyebut setidaknya 20 akun ditutup pada waktu yang hampir bersamaan sekitar pukul satu dini hari.
Pelapor Mengaku Dibayar 1.800 Dolar
Lima laporan terhadap konten Koçi berasal dari sumber yang sama dengan alamat surel identik. Koçi menghubungi pelapor itu dan menanyakan alasannya mengklaim karya orang lain.
Pelapor tersebut membalas dan mengaku dibayar USD 1.800 untuk melaporkan akun-akun demonstran. Ia menawarkan menarik semua keluhannya asalkan Koçi membayar, termasuk lewat mata uang kripto.
Koçi menolak. Setelah itu, pelapor membagikan informasi lain terkait aksinya.
Brigading, Taktik Lama yang Dipakai Berulang
Kian Vesteinsson, wakil direktur riset kebijakan teknologi dan hak digital di Freedom House, menyebut taktik ini sebagai brigading. Menurut dia, praktik itu menyalahgunakan sistem pelaporan Meta untuk konten yang sebenarnya bermasalah, berbahaya, atau ilegal.
Brigading skala besar pernah terjadi dalam konteks perang dan konflik. Vesteinsson mencontohkan militernya Myanmar yang menyerang warga pengkritik pemerintahan lewat cara serupa.
Meta belum memberikan tanggapan resmi atas surat anggota Parlemen Eropa tersebut. Komisi Eropa kini menghadapi desakan untuk memeriksa apakah penanganan kasus ini melanggar kewajiban DSA.
