JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan untuk calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Proses ini digelar pada Jumat, 23 Januari 2026, sebagai bagian dari mekanisme seleksi jabatan strategis di lembaga keuangan negara.
Calon Deputi Gubernur BI pertama yang mengikuti fit and proper test adalah Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M. Juhro. Tes berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, mulai pukul 09.38 WIB.
Proses Fit and Proper Test
Rapat uji kelayakan dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dan dihadiri oleh 20 anggota Komisi XI dari delapan fraksi. Fit and proper test dibuka secara resmi untuk umum dengan pernyataan dari Misbakhun, menandai dimulainya proses seleksi.
Setiap calon Deputi Gubernur BI diberikan waktu 25 menit untuk memaparkan visi dan misi. Setelah itu, sesi pertanyaan berlangsung selama 10 menit, dan sisa waktu digunakan untuk calon menjawab pertanyaan anggota DPR.
Latar Belakang dan Pengisian Jabatan
Posisi Deputi Gubernur BI saat ini kosong setelah Juda Agung resmi mengundurkan diri sejak 13 Januari 2026. Fit and proper test ini dilakukan untuk mengisi jabatan Deputi Gubernur BI periode lima tahun ke depan.
Menurut Misbakhun, pergantian jabatan ini dilakukan secara penuh untuk periode lima tahun. Hal ini memastikan proses seleksi transparan dan calon yang lolos memiliki legitimasi untuk menjalankan tugas strategis.
Calon Deputi Gubernur BI
Selain Solikin M. Juhro, terdapat dua calon lain yang akan mengikuti fit and proper test pada Senin, 26 Januari 2026. Kedua nama tersebut adalah Dicky Kartikoyono dan Thomas Djiwandono, yang juga diajukan oleh Gubernur BI dan Presiden untuk mengikuti seleksi.
Solikin menjadi calon pertama karena kesepakatan dalam rapat pimpinan dan rapat internal Komisi XI DPR RI. Penjadwalan ini dilakukan agar proses seleksi berjalan sistematis dan efisien.
Tujuan dan Harapan Fit and Proper Test
Fit and proper test bertujuan menilai kompetensi, integritas, dan visi calon Deputi Gubernur BI. Dengan mekanisme ini, DPR dapat memastikan calon terpilih mampu menjalankan tugas strategis di BI dengan profesional dan bertanggung jawab.
Selain itu, uji kelayakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga independensi BI. Calon Deputi Gubernur yang lolos diharapkan mampu mendukung stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Selama fit and proper test, anggota DPR diberikan kesempatan untuk mengevaluasi rencana kerja, kebijakan, dan strategi calon Deputi Gubernur BI. Hal ini penting agar keputusan pengangkatan didasarkan pada pertimbangan objektif dan transparan.
Dengan proses ini, diharapkan Deputi Gubernur BI baru dapat memperkuat fungsi BI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Seleksi juga memastikan bahwa pengisian jabatan dilakukan sesuai regulasi dan standar kompetensi yang tinggi.
Fit and proper test menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola lembaga keuangan negara. Proses ini menegaskan komitmen DPR dan BI untuk menjamin kualitas kepemimpinan di sektor moneter.