JAKARTA - Peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan terus menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pengembangan integrasi transportasi. Melalui kebijakan ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya menciptakan konektivitas antar moda transportasi yang efektif dan efisien, sehingga mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Transformasi ini dinilai krusial untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang lebih nyaman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Intram) Kemenhub, Risal Wasal, menjelaskan bahwa integrasi transportasi merupakan upaya sistematis untuk memastikan keterhubungan antara moda, baik dari sisi fisik, operasional, tarif, hingga kebijakan. “Kami ingin menciptakan sistem transportasi terintegrasi yang tidak hanya efisien secara biaya, tapi juga tepat waktu, mudah digunakan, dan nyaman,” ujarnya.
Cakupan Program Integrasi Transportasi 2025–2029
Kemenhub telah menetapkan rencana jangka menengah untuk pengembangan integrasi transportasi dan multimoda yang akan berlangsung selama periode 2025 hingga 2029. Program ini mencakup berbagai wilayah strategis, seperti 10 kawasan metropolitan, 9 wilayah terpencil dan perbatasan (3TP), 5 kawasan sentra produksi pangan (KSPP), dan 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP).
Lebih lanjut, pengembangan akan difokuskan pada 13 stasiun kereta api dan 3 terminal utama. Konsep integrasi tidak lagi terbatas pada aspek fisik, namun juga menyentuh sektor tarif, informasi layanan, dan kebijakan transportasi yang saling melengkapi. Pendekatan ini dirancang untuk menjamin kemudahan perjalanan lintas moda, termasuk layanan dari titik awal (first mile) hingga titik akhir (last mile).
Dalam mendukung efisiensi dan kenyamanan pengguna transportasi umum, penyusunan kebijakan integratif ini menekankan pada harmonisasi antar moda seperti kereta api, bus kota, MRT, LRT, dan angkutan pengumpan (feeder). Tujuannya adalah memastikan tidak ada celah layanan yang menyulitkan pengguna saat berpindah antar moda.
Kawasan Perkotaan Jadi Fokus Integrasi Moda
Sektor transportasi darat menjadi titik awal pelaksanaan integrasi dengan menghubungkan angkutan perkotaan ke simpul-simpul stasiun kereta. Hingga pertengahan 2025, tercatat sudah ada 17 layanan angkutan perkotaan di 13 kota besar yang telah terintegrasi dengan jaringan kereta, termasuk di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Medan, Palembang, Bandung, Surakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.
Layanan transportasi umum ini menjangkau berbagai sistem kereta seperti MRT, LRT, Kereta Commuterline, dan kereta antarkota. Hal ini dinilai menjadi langkah penting dalam mengurai kemacetan serta memperluas aksesibilitas warga terhadap transportasi publik berkualitas.
Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Toni Tauladan, menambahkan bahwa Kemenhub aktif menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah guna memperkuat sinergi antar kebijakan. “Kami ingin memastikan bahwa layanan dari dan menuju stasiun tetap optimal. Misalnya lewat program Teman Bus yang sudah disesuaikan untuk menjangkau first mile hingga last mile,” katanya.
Integrasi Moda Kereta Api dan Dukungan Infrastruktur
Selain transportasi jalan, integrasi juga dilakukan melalui moda kereta api. Menurut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Arif Anwar, pengembangan integrasi kereta difokuskan pada penciptaan stasiun multimoda, kawasan transit oriented development (TOD), layanan pengumpan, dan fasilitas penunjang seperti park and ride serta desain stasiun yang inklusif.
Area seperti Blok M dan Tanah Abang sudah menerapkan konsep TOD, di mana hunian, fasilitas publik, dan moda transportasi saling terkoneksi. Beberapa proyek fisik lainnya yang mendukung integrasi ini antara lain Sky Bridge yang menghubungkan Stasiun MRT ASEAN dengan Halte Transjakarta, kawasan integrasi Dukuh Atas, serta pengembangan Stasiun Baru Jatake dan Tigaraksa.
“Dengan sistem seperti ini, masyarakat bisa berpindah moda dengan nyaman tanpa harus keluar dari ekosistem transportasi publik. TOD adalah fondasi dari mobilitas masa depan yang lebih berkelanjutan,” jelas Arif.
Integrasi fisik tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tapi juga mendorong efisiensi waktu tempuh, pengurangan biaya perjalanan, serta menumbuhkan budaya mobilitas kolektif di kalangan warga kota. Pemerintah menargetkan agar pendekatan ini menjadi model transportasi utama di kota-kota besar dan kawasan strategis nasional lainnya.
Kolaborasi Pemerintah dan Data Teknis sebagai Katalis
Keberhasilan program integrasi transportasi sangat ditentukan oleh kerja sama lintas sektor, baik antara pusat dan daerah, maupun antar direktorat teknis di lingkungan Kemenhub. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyediakan dukungan data teknis guna mempermudah analisis dan perencanaan integrasi. Data tersebut mencakup pola perjalanan, titik transit potensial, serta kebutuhan moda pendukung lainnya.
Toni Tauladan menegaskan bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak bisa mengandalkan satu moda transportasi saja. Oleh karena itu, pendekatan antarmoda menjadi solusi utama. “Kami ingin agar sistem ini tidak hanya mengakomodasi satu moda, tapi menciptakan konektivitas lintas layanan. Itu sebabnya data menjadi penting sebagai dasar perencanaan dan implementasi yang tepat sasaran,” ucapnya.
Melalui upaya terkoordinasi ini, Kemenhub berharap ekosistem transportasi nasional dapat berkembang menuju arah yang lebih inklusif, efisien, dan terintegrasi. Langkah ini juga sejalan dengan upaya global untuk menciptakan sistem mobilitas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.