JAKARTA - Komisi X DPR RI secara resmi memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 2 Mei 2025. Digitalisasi pendidikan dianggap menjadi langkah penting untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah yang selama ini tertinggal dalam akses terhadap teknologi dan informasi. Dalam pernyataannya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menekankan pentingnya digitalisasi sebagai sarana untuk mengurangi ketimpangan pendidikan yang terjadi antara daerah perkotaan dan daerah pelosok.
Komitmen Komisi X untuk Memperkuat Infrastruktur Pendidikan Digital
Dalam sebuah acara yang digelar pada Kamis di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, bertajuk Dialektika Demokrasi dengan tema "Perkuat Digitalisasi hingga ke Pelosok, Senjata Ampuh Tekan Ketimpangan Pendidikan", Lalu Irfani menyatakan bahwa digitalisasi pendidikan merupakan kunci untuk memastikan anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mendapatkan akses yang setara terhadap kemajuan teknologi pendidikan.
"Komisi X DPR RI mendukung kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo pada 2 Mei 2025. Digitalisasi ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak tertinggal dari kemajuan teknologi pendidikan," ujar Lalu Irfani dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual.
Lebih lanjut, Irfani yang juga anggota Fraksi PKB ini mengungkapkan bahwa Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawasi anggaran pendidikan agar dapat mendukung penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh Indonesia. “Kami mendorong agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), serta mitra kerja lainnya memprioritaskan pembangunan jaringan internet, penyediaan perangkat, dan pelatihan guru berbasis digital,” jelas Irfani.
Sinergi Antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Digitalisasi Pendidikan
Sebagai bagian dari komitmennya, Lalu Irfani juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat dalam memperluas digitalisasi pendidikan di seluruh Indonesia. Salah satu inisiatif yang diusulkan adalah kolaborasi dengan penyedia layanan internet dan platform edukasi teknologi (edtech). Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang melibatkan sektor swasta juga dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi masalah akses terhadap teknologi di daerah-daerah yang terpencil.
Irfani menambahkan, sinergi ini akan sangat berperan dalam mempercepat pemerataan teknologi pendidikan. “Misalnya, melalui program CSR atau kolaborasi dengan penyedia layanan internet atau platform edtech, yang bisa menyediakan perangkat dan akses internet bagi sekolah-sekolah di daerah 3T,” ungkapnya.
Selain itu, Lalu Irfani juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi guru, siswa, dan orang tua agar mereka tidak hanya memiliki akses, tetapi juga dapat memanfaatkan teknologi secara efektif. Dalam hal ini, Komisi X DPR RI sangat mendukung program-program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi digital guru. Program seperti Pendidikan Profesi Guru (PPG), Guru Penggerak, serta pelatihan mandiri berbasis digital diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar.
Tantangan Infrastruktur yang Belum Terselesaikan
Direktur Rumah Literasi 45, Andreas, turut memberikan pendapatnya terkait pentingnya digitalisasi pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih mengalami kesenjangan akses terhadap teknologi. Andreas menyatakan bahwa digitalisasi bisa menjadi solusi yang efektif, namun untuk mencapainya, infrastruktur dasar seperti listrik dan internet harus menjadi prioritas.
“Digitalisasi adalah salah satu tawaran solutif saat ini. Terlebih, kesenjangan pendidikan di daerah terpencil merupakan tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Namun, infrastruktur dasar seperti akses listrik harus menjadi perhatian utama,” ujar Andreas.
Andreas juga mengingatkan bahwa meskipun banyak daerah yang sudah mulai merasakan dampak positif dari digitalisasi, masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah, salah satunya terkait akses listrik. Berdasarkan informasi dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, sekitar 3.000 desa di Indonesia masih belum terjangkau listrik. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh pada akses internet dan teknologi pendidikan di daerah tersebut.
“Masih ada sekitar 3.000 desa yang belum terjangkau listrik, dan ini sangat krusial. Tanpa listrik, tentu saja internet tidak bisa berjalan. Saya sangat berharap pemerintah memperhatikan infrastruktur dasar ini agar digitalisasi pendidikan bisa menjangkau seluruh penjuru negeri,” jelas Andreas.
Pentingnya Infrastruktur dalam Digitalisasi Pendidikan
Pendapat senada juga disampaikan oleh Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas, yang menilai bahwa digitalisasi dalam pendidikan merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Menurutnya, tuntutan zaman mengharuskan digitalisasi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Namun, ia juga menekankan bahwa kondisi infrastruktur di daerah-daerah pelosok harus diperhatikan.
“Digitalisasi pendidikan ini tidak bisa dihindari, karena memang tuntutan zaman. Mau tidak mau, kita harus bergerak ke arah digitalisasi. Namun, pemerintah harus memperhatikan infrastruktur, terutama akses listrik dan internet di daerah-daerah terpencil. Selain itu, kompetensi guru juga harus terus ditingkatkan,” kata Darmaningtyas.
Menurut Darmaningtyas, apabila pemerintah mampu mengatasi masalah infrastruktur, digitalisasi pendidikan akan memberikan dampak yang signifikan dalam pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Terlebih, dengan semakin berkembangnya teknologi digital, peluang bagi siswa di daerah 3T untuk mendapatkan pendidikan berkualitas akan semakin terbuka lebar.
Komitmen dan Harapan untuk Masa Depan Pendidikan Indonesia
Komisi X DPR RI, bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya, berkomitmen untuk terus mengawasi efektivitas pelaksanaan program digitalisasi pendidikan di Indonesia. Mereka akan terus memberikan masukan berdasarkan temuan di lapangan, terutama terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi program ini di daerah-daerah pelosok.
“Komisi X DPR RI akan terus memberikan masukan berbasis temuan lapangan di dapil masing-masing, khususnya dalam hal kendala digitalisasi,” tegas Lalu Irfani.
Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah dan berbagai pihak lainnya, digitalisasi pendidikan diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, dari daerah perkotaan hingga pelosok negeri. Jika tantangan-tantangan infrastruktur dapat diatasi, digitalisasi berpotensi menjadi senjata ampuh untuk mengurangi ketimpangan pendidikan yang selama ini terjadi.