JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali memperkuat komitmennya terhadap pembangunan industri berkelanjutan dengan menggelar Forum Industri Hijau 2025. Agenda ini menjadi momentum penting dalam mendorong sektor manufaktur nasional menuju transformasi berbasis prinsip lingkungan dan keberlanjutan yang konkret.
Forum yang diselenggarakan secara nasional ini menjadi wadah kolaborasi multipihak dalam menyatukan visi dan strategi menghadapi tantangan iklim global. Fokus utama forum adalah untuk mempercepat transisi sektor industri menuju praktik ramah lingkungan, efisien energi, dan rendah emisi karbon.
Dalam forum tersebut, Kemenperin menegaskan bahwa penerapan prinsip industri hijau tidak lagi menjadi opsi, melainkan kewajiban nasional. Dengan industri sebagai salah satu penyumbang terbesar emisi karbon, langkah transformatif di sektor ini menjadi elemen vital dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di era transisi energi global.
Seiring meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim, Indonesia mempercepat langkah untuk mengintegrasikan prinsip hijau dalam seluruh proses produksi industri. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem industri yang tangguh, kompetitif, dan selaras dengan target pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga terus menyiapkan peta jalan dekarbonisasi bagi sektor manufaktur, khususnya di subsektor industri strategis yang menjadi penyumbang emisi tinggi.
Pada 2025, Kemenperin menargetkan penguatan sistem pelaporan emisi dari pelaku industri nasional. Melalui sistem informasi terintegrasi, data emisi akan dikumpulkan dan dimonitor secara berkala untuk mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Kemenperin juga mulai menerapkan mekanisme nilai ekonomi karbon sebagai instrumen untuk mendukung investasi hijau dan inovasi teknologi rendah emisi.
Lebih lanjut, forum ini menghadirkan diskusi strategis antar pemangku kepentingan dari berbagai bidang, mulai dari pelaku industri, akademisi, lembaga riset, hingga mitra pembangunan internasional. Tujuannya adalah merumuskan solusi konkret guna memperkuat implementasi prinsip industri hijau di lapangan, termasuk penguatan insentif fiskal dan non-fiskal untuk industri yang berkomitmen menurunkan emisi karbon.
Salah satu agenda utama dalam forum adalah presentasi roadmap pengurangan emisi di sektor industri proses dan penggunaan produk (IPPU). Pada 2024, sektor ini berhasil mencatat pengurangan emisi signifikan yang menunjukkan efektivitas kebijakan efisiensi energi dan substitusi bahan bakar fosil ke sumber energi bersih. Capaian ini menjadi tolok ukur keberhasilan langkah awal Indonesia menuju net zero emission di sektor industri pada 2050.
Kemenperin juga menyiapkan kebijakan batas atas emisi (BAE) yang dirancang untuk mengatur jumlah maksimum emisi karbon yang dapat dihasilkan oleh pelaku industri. Kebijakan ini akan didorong melalui skema perdagangan karbon antarpelaku industri sehingga perusahaan dengan emisi di bawah batas dapat menjual kredit karbonnya kepada perusahaan lain.
Di samping kebijakan regulatif, pemerintah turut mengembangkan ekosistem inovasi teknologi hijau dengan mendorong riset dan pengembangan teknologi bersih. Dalam lima tahun ke depan, direncanakan peluncuran program nasional adopsi teknologi efisiensi energi dan peningkatan daya saing produk ramah lingkungan untuk pasar global.
Transformasi ini diyakini akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global yang kini semakin menuntut standar lingkungan tinggi. Banyak perusahaan multinasional telah menetapkan syarat keberlanjutan sebagai kriteria utama dalam memilih mitra rantai pasok, sehingga implementasi industri hijau tidak hanya berdampak lingkungan tetapi juga menjadi kebutuhan ekonomi dan daya saing internasional.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya partisipasi aktif sektor swasta dalam membangun industri hijau. Dalam forum tersebut, berbagai perusahaan nasional yang telah menerapkan prinsip efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan limbah terpadu turut membagikan praktik terbaik mereka. Hal ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi pelaku industri lain dalam menjalankan transformasi serupa.
Peningkatan efisiensi energi di sektor manufaktur telah menunjukkan hasil positif terhadap pengurangan biaya operasional. Dalam laporan tahun ini, industri hijau menunjukkan efisiensi biaya mencapai lebih dari tujuh persen. Capaian ini memberikan dorongan bahwa transisi hijau tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi pelaku usaha.
Sebagai bagian dari strategi nasional, Kemenperin merancang sinergi dengan kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah untuk memastikan implementasi industri hijau berjalan efektif hingga ke level operasional. Pelatihan sumber daya manusia, kemudahan investasi untuk teknologi hijau, serta penguatan kelembagaan pengawasan menjadi bagian integral dari agenda besar ini.
Forum Industri Hijau 2025 pun ditutup dengan deklarasi bersama antar-pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah menuju pembangunan industri yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Komitmen ini menjadi fondasi penting untuk menghadapi tantangan ekonomi global masa depan dengan cara yang lebih beretika, bertanggung jawab, dan ramah lingkungan.
Dengan arah kebijakan yang semakin jelas dan dukungan berbagai pihak, Indonesia diyakini mampu menjadi negara industri yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga berperan aktif dalam menyelamatkan lingkungan dan mendorong keadilan iklim global. Forum Industri Hijau 2025 menjadi tonggak penting dalam perjalanan panjang menuju ekonomi rendah karbon yang inklusif dan berkelanjutan.
