JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa energi biru atau blue energy memiliki potensi besar sebagai alternatif untuk mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Menurutnya, konsep ekonomi biru tidak hanya menawarkan peluang besar dalam pemanfaatan sumber daya kelautan, tetapi juga dapat menjadi motor utama dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.
“Blue energy ini penting dan bisa menjadi alternatif selain green energy. Konsep ekonomi biru menawarkan peluang besar dalam pemanfaatan sumber daya kelautan sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi,” kata Mardani dalam keterangan persnya, Kamis, 20 Maret 2025.
Ia menambahkan bahwa meskipun Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah, pemanfaatan energi biru belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Padahal, jika dikelola dengan baik, energi biru dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
“Kita (bangsa Indonesia) selayaknya memikirkan dan menerapkan kebijakan energi biru ini, mengingat potensinya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meraih target 8 persen seperti yang ingin diraih Presiden Prabowo,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, BKSAP DPR RI berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) guna membahas dan merumuskan kebijakan terkait ekonomi biru. Panja ini ditargetkan menyelesaikan seluruh pembahasan dalam enam bulan ke depan, sehingga implementasi kebijakan dapat segera dilakukan secara efektif dan efisien tanpa membuang terlalu banyak waktu.
Langkah konkret ini tidak hanya akan berfokus pada sektor kelautan secara sempit, tetapi juga melibatkan berbagai komisi di DPR, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Perekonomian. Dengan pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan dampak lintas sektor.
“Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, diharapkan upaya pengembangan ekonomi biru ini dapat menjadi solusi konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memperkuat industri maritim, serta mendukung ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang,” ujar Ravindra, anggota BKSAP DPR RI.
Konsep ekonomi biru sendiri menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem laut. Dalam konteks global, ekonomi biru telah menjadi strategi utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekologi laut.
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar dalam menerapkan ekonomi biru. Sayangnya, hingga saat ini pemanfaatan sumber daya laut belum optimal. Berbagai tantangan masih harus dihadapi, mulai dari keterbatasan infrastruktur dan teknologi, minimnya investasi di sektor kelautan, hingga kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola energi biru secara efektif.
Menurut Bank Dunia, ekonomi biru merupakan konsep yang menekankan pertumbuhan ekonomi berbasis pemanfaatan laut secara berkelanjutan. Jika diterapkan dengan baik, ekonomi biru tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Implementasi kebijakan ekonomi biru memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan regulasi yang mendukung pengembangan energi biru, sementara sektor swasta dapat berperan dalam investasi dan pengembangan teknologi yang dapat menunjang pemanfaatan sumber daya laut secara efisien. Akademisi dan lembaga penelitian juga diharapkan dapat berkontribusi dalam inovasi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang akan bekerja di sektor ini.
Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut dan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan juga menjadi aspek penting dalam implementasi ekonomi biru. Dengan pendekatan ini, masyarakat pesisir tidak hanya akan mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan laut.
Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pemerintah Indonesia juga perlu mempertimbangkan investasi yang signifikan. Menurut laporan yang beredar, Indonesia membutuhkan investasi hingga Rp 14.000 triliun hingga 2029 untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius tersebut. Oleh karena itu, diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui ekonomi biru, menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan.
Jika dikelola dengan baik, pemanfaatan sumber daya kelautan dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Sumber daya laut yang melimpah dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor, mulai dari energi terbarukan, perikanan berkelanjutan, hingga industri maritim yang lebih maju.
Namun, di sisi lain, tantangan dalam implementasi ekonomi biru tidak bisa diabaikan. Perubahan iklim, degradasi lingkungan laut, dan konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan menjadi beberapa isu yang harus dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan secara menyeluruh.
Dengan sinergi antara pemerintah, DPR, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat, diharapkan pengembangan ekonomi biru dapat menjadi salah satu solusi utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Energi biru bukan hanya sekadar alternatif, tetapi merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat laju pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.