JAKARTA - Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap krisis iklim dan degradasi lingkungan, wacana pertambangan ramah lingkungan di Indonesia tak lagi menjadi angan-angan. Transformasi ini justru telah menjadi kebutuhan mendesak, terutama ketika dampak ekologis dari aktivitas ekstraktif seperti tambang batu bara dan mineral lainnya semakin terasa di berbagai wilayah.
Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sangat mengandalkan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Namun, pertambangan yang selama ini berkontribusi besar terhadap pendapatan negara juga menghadirkan risiko serius bagi ekosistem dan keberlanjutan lingkungan jika tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian.
Sektor Pertambangan dan Dampaknya bagi Perekonomian
Sektor pertambangan menyumbang secara signifikan terhadap struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Di tahun 2024, industri ini tercatat sebagai salah satu dari lima sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional, setelah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi.
Selain itu, investasi di sektor tambang dan pengolahan mineral terus mengalami peningkatan. Aktivitas ini tak hanya menciptakan lapangan kerja, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui efek pengganda yang dihasilkannya. Penerimaan negara dari sektor ini sangat besar dan sering kali melampaui target.
Namun, kontribusi ekonomi yang menggiurkan itu kerap diiringi oleh konsekuensi ekologis. Dari kerusakan lahan, pencemaran air dan udara, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga terganggunya sumber mata air masyarakat, semua menjadi dampak nyata dari ekspansi industri tambang yang masif.
Ancaman Lingkungan Akibat Konsesi Tambang
Di beberapa daerah, seperti di wilayah Kalimantan, luasan konsesi tambang mencapai jutaan hektar. Akibatnya, kawasan hutan yang seharusnya dilindungi menjadi terbebani oleh aktivitas pertambangan. Bahkan, tutupan hutan primer pun tidak luput dari beban izin industri ekstraktif.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang ancaman jangka panjang terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar. Hutan primer, yang seharusnya menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati, semakin terancam oleh praktik pertambangan yang tidak ramah lingkungan.
Seorang aktivis lingkungan menyatakan bahwa membebani hutan primer dengan izin industri tambang adalah langkah yang sangat berisiko. “Hutan primer seharusnya dilindungi sepenuhnya. Jika rusak, kerugiannya bukan hanya ekologis, tapi juga sosial bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam di sekitar mereka,” ujarnya dalam sebuah diskusi publik.
Upaya Pemerintah dan Tantangan Regulasi
Pemerintah telah menetapkan sejumlah aturan dan mekanisme perizinan untuk menjaga kawasan hutan dan lingkungan dari eksploitasi berlebihan. Perusahaan yang ingin beroperasi di kawasan hutan, misalnya, wajib memiliki izin penggunaan kawasan hutan dan memenuhi kewajiban seperti reklamasi dan rehabilitasi pasca tambang.
Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Tumpang tindih perizinan antara berbagai fungsi lahan, lemahnya pengawasan, serta minimnya transparansi kerap menjadi kendala utama. Tanpa kejelasan penataan ruang dan ketegasan hukum, kebijakan ramah lingkungan sulit dijalankan secara optimal.
Menurut pejabat kehutanan, hanya pemegang izin resmi yang diperbolehkan beroperasi, dan mereka pun wajib melaksanakan reklamasi tanpa harus menunggu masa izin berakhir. "Kegiatan pasca tambang seperti reklamasi adalah keharusan, bukan pilihan. Ini untuk memastikan bahwa lahan bekas tambang bisa dipulihkan,” tegasnya.
Pertambangan Ramah Lingkungan: Dari Konsep ke Implementasi
Pertambangan ramah lingkungan bukanlah sekadar konsep, melainkan harus diwujudkan melalui langkah konkret. Ini mencakup mitigasi dampak lingkungan sejak tahap eksplorasi, penggunaan teknologi bersih, pengelolaan limbah dan air yang berstandar tinggi, hingga keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.
Seorang perwakilan dari asosiasi tambang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan tambang kini telah mulai menerapkan prinsip lingkungan yang lebih ketat. “Kami terus melakukan upaya seperti pengurangan emisi, reklamasi, dan pelaporan berkala terhadap dampak lingkungan. Meski investasi seperti teknologi penyimpanan karbon (CCS) mahal, tapi arah ke sana sudah jelas,” ujarnya.
Data menunjukkan bahwa upaya reklamasi sudah menunjukkan hasil positif. Dalam satu tahun terakhir, luas lahan yang direhabilitasi oleh perusahaan tambang jauh melampaui target tahunan, membuktikan bahwa jika diawasi dengan baik, perusahaan mampu menjalankan kewajiban lingkungannya.
Peran Teknologi dan Edukasi
Kemajuan teknologi juga membuka peluang besar untuk menjadikan pertambangan lebih ramah lingkungan. Di beberapa negara maju, sistem otomatisasi dan digitalisasi telah diterapkan untuk mengurangi jejak karbon dan dampak ekologis. Sayangnya, penerapan teknologi tersebut di Indonesia masih terbatas karena biaya dan kekhawatiran terhadap penyerapan tenaga kerja.
Seorang akademisi dari perguruan tinggi negeri menyatakan bahwa secara prinsip, pertambangan ramah lingkungan sangat mungkin dijalankan. Namun perlu sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. “Yang dibutuhkan adalah penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, dan penerapan sertifikasi ESG (environmental, social, and governance) secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa selain memperkuat regulasi, pemerintah juga harus mendorong edukasi terhadap perusahaan tambang dan masyarakat sekitar. “Keberhasilan pertambangan hijau hanya akan tercapai jika semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya keberlanjutan,” katanya.
Masa Depan Pertambangan Berkelanjutan
Pertambangan memang akan selalu melibatkan ekstraksi sumber daya dari alam, yang pada dasarnya memiliki dampak lingkungan. Namun, meminimalkan dampak tersebut adalah kunci utama. Reklamasi, rehabilitasi, dan pengelolaan yang transparan menjadi jalan tengah yang dapat ditempuh untuk memastikan kegiatan tambang tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Ada empat langkah strategis yang disarankan para ahli untuk mewujudkan pertambangan yang ramah lingkungan dan berkeadilan:
Penegakan hukum lingkungan yang tegas dan konsisten.
Penerapan sertifikasi ESG dan audit independen secara berkala.
Penguatan hilirisasi dan investasi pada teknologi bersih.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.
Dengan sinergi yang kuat antara regulasi, teknologi, dan partisipasi masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam praktik pertambangan berkelanjutan di kawasan Asia.
Transformasi menuju pertambangan ramah lingkungan bukanlah kemewahan, tapi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Saatnya menjadikan keberlanjutan sebagai fondasi utama dalam setiap langkah pembangunan industri tambang.