JAKARTA - Gubernur Riau mengajukan langkah strategis kepada pemerintah pusat untuk menetapkan Pulau Rupat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta membentuk kawasan logistik terpadu di Pulau Rangsang. Inisiatif ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi regional sekaligus memperkuat daya saing kawasan perbatasan Indonesia.
Langkah ini disampaikan langsung oleh Gubernur dalam pertemuan tingkat tinggi bersama jajaran kementerian ekonomi dan investasi, di mana ia memaparkan potensi besar dari dua wilayah tersebut. Menurutnya, pengembangan infrastruktur dan integrasi logistik sangat dibutuhkan untuk membuka akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan aktivitas industri, pariwisata, serta perdagangan lintas negara.
“Pulau Rupat memiliki potensi besar sebagai pintu gerbang ekspor-impor, terutama dengan letaknya yang strategis di Selat Malaka. Sementara Pulau Rangsang sangat ideal untuk mendukung fungsi logistik nasional, terutama untuk kawasan timur Sumatra,” ujar Gubernur.
Pulau Rupat diusulkan sebagai KEK dengan fokus pada pengembangan pariwisata bahari dan industri perikanan. Di sisi lain, Pulau Rangsang dirancang sebagai kawasan logistik yang mampu melayani distribusi barang dari dan ke wilayah pesisir serta perbatasan negara. Kedua wilayah ini diharapkan mampu menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Riau.
Dalam usulannya, Pemerintah Provinsi Riau telah menyertakan kajian kelayakan yang mencakup aspek geospasial, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Rencana tersebut juga didukung oleh keterlibatan investor swasta dan badan usaha milik daerah, yang siap untuk menyuntikkan modal serta membangun infrastruktur pendukung.
“Kami menilai bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mewujudkan KEK di Pulau Rupat. Dengan adanya KEK, kami berharap dapat menarik lebih banyak investasi langsung dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat tempatan,” tambahnya.
Pulau Rupat dinilai sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional dan berdekatan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Di sisi lain, Pulau Rangsang dianggap sangat potensial sebagai pusat distribusi logistik regional karena posisinya yang menghubungkan sejumlah wilayah perairan utama di pesisir timur Sumatra.
Gubernur juga menegaskan bahwa pengajuan ini tidak hanya sebatas keinginan daerah, tetapi merupakan bagian dari rencana besar pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan merata. “Kami berkomitmen menyelaraskan langkah ini dengan program pemerintah pusat, terutama dalam mendorong hilirisasi industri, pemerataan pembangunan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.”
Jika disetujui, KEK Pulau Rupat akan menjadi KEK pertama di Provinsi Riau, sekaligus membuka babak baru bagi investasi pariwisata bahari di Indonesia. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas lebih dari 2.000 hektare untuk pengembangan kawasan, yang akan difokuskan pada sektor wisata ramah lingkungan, konservasi, serta fasilitas pelabuhan terpadu.
Sedangkan untuk Kawasan Logistik Rangsang, direncanakan akan dibangun pelabuhan skala menengah yang dapat menampung kapal logistik ukuran besar dan menjadi pusat distribusi regional. Kawasan ini akan dilengkapi dengan fasilitas gudang modern, area bongkar muat, dan sistem logistik digital untuk mempercepat arus barang.
Menurut data pemerintah daerah, potensi kontribusi ekonomi dari pengembangan dua kawasan ini diperkirakan dapat mencapai Rp5 triliun dalam lima tahun pertama beroperasi. Selain itu, diproyeksikan akan menyerap hingga 25.000 tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, terutama dari sektor jasa, konstruksi, dan perdagangan.
“Dampak ekonominya akan sangat besar, bukan hanya bagi masyarakat Riau, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan, terutama dalam konteks penguatan ekonomi maritim dan perbatasan negara,” jelas Gubernur.
Pemerintah pusat saat ini tengah meninjau seluruh dokumen teknis dan proposal yang diajukan, dengan mempertimbangkan faktor kelayakan finansial, legalitas lahan, serta dukungan infrastruktur dasar yang tersedia. Jika dinyatakan layak, maka proses penetapan KEK Pulau Rupat dan Kawasan Logistik Rangsang akan masuk tahap peraturan pemerintah.
Untuk memperkuat usulan ini, pemerintah provinsi juga menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga legislatif, sektor swasta, dan tokoh masyarakat lokal. Sejumlah investor dari dalam dan luar negeri telah menyatakan ketertarikannya untuk berpartisipasi, terutama di sektor pelabuhan, energi, dan pengolahan hasil laut.
“Kami terbuka untuk kerja sama dengan pihak mana pun yang memiliki komitmen kuat dan visi jangka panjang dalam pembangunan kawasan ini,” pungkas Gubernur.
Dengan pengajuan KEK dan kawasan logistik ini, Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional, sekaligus menjawab tantangan pembangunan wilayah pesisir dan perbatasan dengan strategi yang inklusif, terencana, dan berkelanjutan.