INFOTUNTAS.COM — Kapal penjaga pantai China dan Filipina terlibat tabrakan di perairan Laut China Selatan. Insiden tersebut memperbarui ketegangan maritim antara kedua negara yang bersengketa klaim wilayah di kawasan tersebut.
Laut China Selatan selama bertahun-tahun menjadi titik panas geopolitik di Asia Tenggara. China mengklaim hampir seluruh wilayah perairan tersebut, sementara Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan juga memiliki klaim yang saling tumpang tindih.
Insiden Kapal Coast Guard di Perairan Sengketa
Bentrokan antara kapal penjaga pantai kedua negara terjadi saat keduanya beroperasi di area yang diklaim masing-masing pihak. Belum ada keterangan resmi mengenai jumlah korban atau kerusakan dari insiden tersebut.
Filipina dan China sama-sama menempatkan kapal Coast Guard di perairan itu untuk mengawasi wilayah yang mereka anggap bagian dari kedaulatan masing-masing. Kehadiran kapal dari kedua negara kerap memicu gesekan.
Insiden tabrakan ini bukan yang pertama terjadi di kawasan tersebut. Pola serupa berulang ketika kapal-kapal dari negara berbeda berusaha mempertahankan posisi di wilayah sengketa.
Klaim Wilayah dan Ketegangan yang Berulang
China mengklaim hak historis atas hampir seluruh Laut China Selatan berdasarkan apa yang disebutnya sebagai garis sembilan putus. Klaim itu ditolak oleh Filipina dan negara-negara lain di kawasan.
Pada 2016, pengadilan arbitrase internasional di bawah Konvensi Hukum Laut PBB memutuskan klaim China tidak memiliki dasar hukum. China menolak putusan tersebut dan melanjutkan operasi di wilayah yang disengketakan.
Filipina di bawah pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. memperkeras sikap terhadap China. Manila memperkuat aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat dan menggelar patroli bersama di perairan sengketa.
China menuduh Filipina melanggar kesepakatan dan membawa pihak luar ke dalam sengketa bilateral. Beijing menegaskan operasinya di perairan tersebut sah dan sesuai hukum internasional.
Respons dan Perkembangan Selanjutnya
Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah China maupun Filipina mengenai detail insiden tabrakan terbaru. Kedua negara biasanya saling menuduh sebagai pihak yang memicu bentrokan.
Insiden semacam ini berpotensi memicu eskalasi jika tidak ditangani melalui jalur diplomatik. Kedua negara memiliki mekanisme konsultasi bilateral untuk meredakan ketegangan di Laut China Selatan.
ASEAN selama ini mendorong penyelesaian sengketa melalui kode perilaku di Laut China Selatan. Negosiasi kode tersebut masih berlangsung dan belum mencapai kesepakatan final.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada respons kedua negara. Apakah insiden ini akan diselesaikan melalui protes diplomatik atau memicu eskalasi lebih lanjut di perairan sengketa.
