INFOTUNTAS.COM — BP BUMN mendorong Perum Perhutani mengalihkan sumber pendapatan dari bisnis kayu senilai Rp 1,5 triliun per tahun ke perdagangan karbon. Perhutani mengantongi izin pemanfaatan hutan 3,6 juta hektare yang tersebar di Jawa dan luar Jawa. Langkah ini menyasar pembeli karbon domestik maupun internasional sebagai sumber pemasukan baru.
Direktur Pengelolaan Perusahaan Umum BP BUMN Muhammad Khoerur Roziqin menyebut Perhutani punya modal alami yang jauh lebih luas dari sekadar kayu. Karbon, tata air, wisata, dan jasa lingkungan masuk dalam daftar potensi yang belum tergarap optimal. Arahan BP BUMN, kata dia, agar perusahaan tetap menjaga hutan sambil menggeser instrumen ekonominya.
"Arahan BP BUMN untuk Perhutani, Perhutani itu kan saat ini natural capital itu dari kayu, tata air, carbon, wisata dan jasa lingkungan. Kita harapkan Perhutani tetap menjaga hutan, untuk instrumen ekonomi mulai bergerak ke carbon trading," ujar Roziqin saat ditemui di Bandung, dikutip Jumat, 18 September.
Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan sudah menerbitkan sejumlah regulasi pendukung perdagangan karbon. Perhutani pun diminta mulai mengukur daya serap karbon dari kawasan hutan yang dikelolanya.
Pendapatan Kayu Rp 1,5 Triliun Jadi Target
Roziqin menghitung pendapatan Perhutani dari penebangan hutan saat ini mencapai Rp 1,5 triliun per tahun. Angka itu dinilainya bisa ditutup dari perdagangan karbon bila potensinya digarap serius.
"Harusnya pendapatan Perhutani dari menebang hutan yang saat ini Rp1,5 triliun per tahun, harusnya bisa di-cover dari carbon trading," katanya.
Meski begitu, pergeseran model bisnis tidak akan berjalan seketika. Tahap awal, perdagangan karbon dikombinasikan dengan bisnis kayu sebelum berpotensi menggantikan pendapatan dari penebangan.
"Transformasi dari Perhutani yang paling nyata itu dari switch revenue-nya dari sebelumnya menebang hutan, nanti mulai dikombinasi dengan carbon trading. Titik tertentu kalau carbon trading sudah luas, mungkin Perhutani mendapatkan revenue dari carbon trading dan menggantikan pendapatan dari penebangan hutan," tuturnya.
3,6 Juta Hektare Hutan, 92 Persen Pendapatan Luar Jawa dari Kayu
Direktur Operasi Perum Perhutani Wawan Triwibowo memerinci izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan yang dipegang perusahaan seluas 3,6 juta hektare. Sekitar 2,4 juta hektare berada di Pulau Jawa, sedangkan 1,21 juta hektare di luar Jawa.
Di Jawa, kayu dan industri kayu menyumbang 41 persen pendapatan, disusul getah dan industri GTD 47 persen, agroforestri 6 persen, wisata 5 persen, serta MKP 1 persen. Komposisi berbeda terjadi di Kalimantan dan Sulawesi Selatan, tempat 92 persen pendapatan masih berasal dari kayu dan industri kayu.
Sisanya dari hasil hutan bukan kayu dan jasa wisata 5 persen, plus tanaman industri 3 persen. Di Lampung dan Bangka Belitung, getah pinus mendominasi 82 persen pendapatan, agroforestri 14 persen, dan jasa serta rehabilitasi 4 persen.
Wawan menyatakan Perhutani ingin menekan ketergantungan pada kayu dengan mengembangkan sumber ekonomi lain, termasuk konsep forest resort.
"Kita berharap ke depan ketergantungan dari pendapatan kayu ini semakin kecil. Ke depan kita ingin mengembangkan forest resort dimana hutan ada, tetapi kita bisa memperoleh ekonomi," ujar Wawan.
Sumatera dan Kalimantan Jadi Fokus Perdagangan Karbon
Perhutani tengah membentuk Project Management Office untuk mempelajari potensi perdagangan karbon. Kawasan hutan di luar Jawa, terutama Sumatera dan Kalimantan, bakal jadi fokus pengembangan.
Asesmen terhadap kondisi PBPH di wilayah tersebut masih berjalan. "Kami berharap ke depan fokus kita di luar Jawa, seperti Sumatera dan Kalimantan, kita akan fokuskan ke carbon trading. Kita sedang melakukan asesmen, kondisi PBPH di sana," ucap Wawan.
Di sisi lain, Perhutani tetap menjalankan penanaman untuk menambah tutupan lahan. Musim tanam 2026 menyiapkan 20.479.182 planting stock bibit dengan target penanaman 26.007 hektare di 57 Kesatuan Pemangkuan Hutan.
"Persiapan musim tanam merupakan bagian penting dari komitmen untuk menjaga kelestarian sekaligus memastikan hutan terus memberikan manfaat bagi masyarakat," ucapnya.
Bagi Perhutani, pergeseran ini menentukan arah bisnis jangka panjang: dari perusahaan yang hidup dari menebang pohon menjadi pengelola jasa lingkungan. Keberhasilannya bergantung pada seberapa cepat potensi karbon di 3,6 juta hektare bisa diukur dan dijual ke pasar.
