JAKARTA - Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Tenggara hingga 21 Februari 2025 mencapai angka Rp433 miliar. Data tersebut dirilis oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara, menunjukkan peran signifikan berbagai lembaga keuangan dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah di daerah ini. Dari total penyaluran tersebut, Bank Rakyat Indonesia (BRI) memimpin dengan kontribusi terbesar sebesar Rp294 miliar yang disalurkan kepada 6.186 debitur dari total 7.307 debitur secara keseluruhan. Keberhasilan BRI ini menempatkannya di posisi teratas dalam penyaluran KUR di wilayah tersebut.

Menurut Kepala DJPb Sultra, Syarwan, angka penyaluran ini tersebar di seluruh 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Capaian ini menunjukkan tingginya permintaan dan kebutuhan pelaku usaha akan pembiayaan, serta kepercayaan dari pihak debitur terhadap lembaga perbankan sebagai penyedia jasa keuangan yang handal. Dari data yang ada, selain BRI, Bank Mandiri turut berperan dengan menyalurkan Rp112 miliar kepada 916 debitur. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah memberikan pembiayaan KUR senilai Rp9 miliar kepada 58 debitur, dan BNI menyalurkan Rp8 miliar untuk 40 debitur.

Peran BRI yang dominan dalam ekosistem penyaluran KUR tidak terlepas dari kemudahan proses pengajuan yang ditawarkan. Fachri Fauzi, Mantri BRI di Kendari, menyatakan bahwa program pendanaan KUR ini bisa diakses oleh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sederhana. “Cukup dengan membawa kartu keluarga (KK), surat keterangan usaha, serta buku nikah. Bagi yang belum menikah, nantinya dapat memberikan surat keterangan belum menikah dari kelurahan setempat atau surat keterangan janda atau duda,” jelasnya.

Program KUR dirancang untuk mendukung berbagai jenis usaha produktif. Di Sulawesi Tenggara, sektor-sektor yang paling banyak mendapatkan manfaat dari KUR meliputi pertanian, perikanan, peternakan, dan perdagangan. Dalam proses penyaluran, lembaga keuangan juga menerapkan seleksi ketat untuk mengarahkan dana ke usaha-usaha yang memiliki prospek pertumbuhan dan keberlanjutan yang jelas. Namun demikian, Fachri Fauzi menambahkan, “Ada beberapa jenis usaha yang tidak dapat dibiayai, seperti usaha minuman keras dan konter pulsa, demi menjaga keberlanjutan pendanaan dan meminimalkan risiko.”

Keberhasilan penyaluran KUR di Sulawesi Tenggara ini tidak hanya berkolaborasi pada pengembangan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi upaya nyata dalam memperkuat struktur ekonomi nasional melalui pemberdayaan masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan memanfaatkan KUR, pelaku usaha mendapatkan akses modal yang lebih mudah dan terjangkau sehingga mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Dalam masa depan, tantangan dalam penyaluran KUR masih berkisar pada kecepatan proses pengajuan dan penyaluran kepada debitur yang tepat, peningkatan literasi keuangan masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas kredit dengan lebih optimal, serta pemantauan efektivitas penggunaan dana yang diberikan. Pemerintah dan pihak perbankan diharapkan dapat terus memperkuat kerjasama demi tercapainya sasaran KUR yang lebih luas dan inklusif.

Secara keseluruhan, capaian penyaluran KUR ini tidak hanya mencerminkan komitmen kuat dari lembaga perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, melainkan juga menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang dicanangkan pemerintah sebagai solusi pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Diharapkan, dengan terus meningkatnya realisasi KUR, ekonomi Sulawesi Tenggara dapat tumbuh lebih pesat dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional, tercipta masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri secara finansial.