JAKARTA - Komitmen Indonesia terhadap transisi energi menuju net zero emission tahun 2060 tetap bergema kuat di tengah dinamika global. Meski Amerika Serikat memutuskan mundur dari skema kerja sama Just Energy Transition Partnership (JETP), langkah Indonesia tak goyah. Justru, dukungan internasional terhadap agenda besar ini semakin menguat dengan hadirnya sembilan negara maju yang berkomitmen mendampingi Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Negara-negara tersebut adalah Jepang, Jerman, Perancis, Kanada, Norwegia, Italia, Inggris, Denmark, serta tentu saja Indonesia sebagai negara pelaksana utama. Mereka menyatakan tetap konsisten mendukung implementasi JETP, sebuah skema pendanaan transisi energi bersih yang diresmikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada tahun 2022.
“Komitmen JETP dilanjutkan dengan target mendukung transisi energi Indonesia menuju net zero emission di tahun 2060 atau bahkan lebih cepat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Komitmen Internasional dan Realisasi Dana Transisi Energi
JETP menjadi salah satu inisiatif multilateral paling signifikan yang mendukung transformasi energi nasional. Sejak peluncurannya, proyek-proyek transisi energi yang didukung JETP di Indonesia terus berkembang pesat. Total sudah ada 54 proyek yang masuk dalam pipeline JETP, dengan dukungan finansial mencapai 1,1 miliar dolar AS atau sekitar Rp18,15 triliun.
Dari jumlah tersebut, sembilan proyek didanai melalui skema pinjaman atau ekuitas, sedangkan 45 proyek lainnya memperoleh hibah senilai 233 juta dolar AS. Beragam proyek ini mencakup pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), pengembangan energi terbarukan, hingga program pensiun dini untuk pembangkit berbasis batubara.
Salah satu proyek unggulan adalah pembangunan PLTS terapung di Waduk Saguling, Jawa Barat. Proyek ini diperkirakan akan menghasilkan listrik sebesar 146 GWh per tahun dan menjadi model penggunaan energi ramah lingkungan di kawasan air. Selain itu, pengembangan panel surya skala besar juga dilakukan di Cirata, Purwakarta, sebagai bagian dari perluasan energi terbarukan nasional.
Tak hanya itu, upaya dekarbonisasi turut difokuskan pada phasing out Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon Power yang kini dalam tahap pensiun dini. Proyek ini didukung langsung oleh Asian Development Bank (ADB) sebagai bagian dari upaya pergeseran dari energi fosil ke energi bersih.
Peran Industri dalam Mendukung Transisi Energi
Sektor industri nasional juga digerakkan untuk ikut ambil bagian dalam proses transisi energi. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengambil langkah konkret dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2025. Edaran ini mewajibkan industri melaporkan data emisi gas rumah kaca (GRK) secara berkala melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Langkah ini diyakini akan memberikan fondasi yang kuat bagi pengambilan kebijakan berbasis data dalam pembangunan industri hijau di Tanah Air.
“SIINas memberikan kemudahan bagi sektor industri untuk melaporkan data emisi secara terintegrasi. Ini adalah landasan penting dalam transformasi industri hijau,” ujar Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi.
Dengan adanya pelaporan emisi yang sistematis, pemerintah dapat mengukur efektivitas dari kebijakan seperti pasar karbon maupun pengadaan barang dan jasa yang berwawasan lingkungan. Langkah ini juga sejalan dengan target Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), yakni pengurangan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri, dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030.
Dukungan Multilateral dan Prospek Masa Depan
Pemerintah Indonesia terus membangun ekosistem pendukung agar transisi energi berjalan optimal. Salah satunya adalah dengan mengusulkan proyek-proyek tambahan dalam pipeline JETP, seperti proyek waste to energy di kawasan Legok Nangka, Jawa Barat. Proyek ini diharapkan mampu memanfaatkan sampah sebagai sumber energi bersih, sekaligus mengatasi persoalan lingkungan.
Tambahan dukungan finansial juga mengalir dari berbagai lembaga keuangan multilateral. Komitmen terbaru adalah dari Multilateral Development Banks (MDB) yang menyuntikkan dana sebesar 1 miliar dolar AS sebagai jaminan (guarantee) untuk mempercepat eksekusi proyek-proyek transisi energi yang ada dalam daftar JETP.
Dalam kesempatan berbeda, Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Nagai Katsuro, menegaskan pentingnya kerja sama antarnegara dalam mendorong suksesnya transisi energi Indonesia. Jepang, yang kini bertindak sebagai co-lead bersama Jerman dalam kepemimpinan JETP, menilai Indonesia memiliki potensi besar menjadi pionir dalam transformasi energi kawasan Asia.
“Komitmen yang kuat terhadap kolaborasi ini adalah kunci masa depan Indonesia menuju transisi energi yang berhasil,” kata Nagai Katsuro.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski dukungan finansial dan teknis terus mengalir, tantangan menuju transisi energi tidaklah kecil. Pemerintah Indonesia harus mampu mengelola pendanaan, meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat regulasi, serta memastikan kesinambungan proyek energi hijau di tengah dinamika politik dan ekonomi global.
Namun, dengan tekad kuat dan kolaborasi lintas negara, Indonesia menatap masa depan energi bersih dengan optimisme. Dukungan dari negara-negara maju dalam JETP menjadi pendorong signifikan bagi Indonesia untuk mencapai target net zero emission lebih cepat dari 2060.
Sebagai negara berkembang yang memiliki kebutuhan energi tinggi, keberhasilan Indonesia dalam transisi energi akan menjadi model penting bagi negara lain di kawasan. Progres JETP yang terus berjalan menunjukkan bahwa komitmen terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
