JAKARTA - Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menyediakan lahan yang berada di lokasi strategis untuk menarik minat investor dalam sektor properti subsidi.
Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk menekan backlog perumahan yang saat ini diperkirakan telah menyentuh angka 15 juta unit. Dalam strategi terbaru yang dijalankan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta melalui skema investasi yang saling menguntungkan.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menginventarisasi sejumlah lahan strategis yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan menjadi kawasan hunian terjangkau. “Ya, kita harus berusaha. Yang ditawarkan tentu tanah-tanah yang bagus. Namanya investor mana mau rugi,” ujarnya dalam sebuah pertemuan internal pekan ini.
Ia menegaskan bahwa lokasi-lokasi yang memiliki ekosistem pendukung akan menjadi prioritas, mengingat ketersediaan infrastruktur seperti jalan, rumah sakit, sekolah, serta fasilitas umum lainnya dapat meningkatkan daya tarik investasi.
Salah satu contoh kawasan strategis yang disebutkan adalah wilayah Lippo Karawaci. Daerah ini dinilai memiliki ekosistem yang telah terbentuk dengan baik, mulai dari akses jalan besar, keberadaan institusi pendidikan, hingga fasilitas kesehatan. “Contoh, yang ada di Lippo Karawaci, ukurannya bagus, strategis, sebelah lapangan golf, ekosistemnya udah jalan. Sudah ada universitas bagus, sekolah bagus, ada rumah sakit bagus,” lanjutnya.
Pemerintah tidak hanya mengandalkan lahan baru, tetapi juga sedang mempertimbangkan pemanfaatan aset-aset negara yang selama ini tidak digunakan secara optimal. Lahan-lahan yang berasal dari aset sitaan atau hasil pengalihan lainnya pun mulai dimasukkan ke dalam daftar potensi pembangunan.
“Memang kita harus semakin menyiapkan lahan yang bagus dan skema yang menarik. Tentu harus sama-sama untung,” kata Menteri PKP.
Dalam upaya mendatangkan modal asing, pemerintah Indonesia telah menjalin komunikasi dengan sejumlah negara yang tertarik untuk menanamkan modal dalam sektor perumahan. Beberapa di antaranya adalah Qatar, Uni Emirat Arab, Malaysia, dan China. Ketertarikan mereka didorong oleh prospek pasar perumahan di Indonesia yang sangat besar, khususnya dari kalangan menengah ke bawah.
Pemerintah juga sedang mengkaji skema kerja sama investasi yang memungkinkan pihak swasta mendapatkan keuntungan, tanpa mengorbankan keterjangkauan harga rumah untuk masyarakat. Salah satu rencana adalah memberikan insentif fiskal, percepatan perizinan, dan dukungan infrastruktur pendukung kepada investor yang bersedia membangun perumahan subsidi.
Langkah ini mendapat sambutan positif dari kalangan pengembang yang selama ini menghadapi kendala dalam memperoleh lahan yang layak dengan harga terjangkau. Dengan dukungan dari pemerintah, pengembang bisa lebih fokus dalam membangun hunian yang sesuai dengan standar dan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga kualitas rumah subsidi yang dibangun. Kementerian PKP akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek agar masyarakat mendapatkan hunian yang layak huni, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Salah satu target jangka pendek pemerintah adalah menyelesaikan pembangunan satu juta rumah subsidi dalam periode 2025–2026. Target ini tidak hanya ditujukan untuk mengurangi backlog, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor properti dan konstruksi.
Kementerian juga mengimbau kepada pemerintah daerah untuk aktif mendukung program nasional ini dengan menyediakan data lahan, mempercepat proses perizinan, serta mengidentifikasi kawasan prioritas yang layak dikembangkan menjadi perumahan bersubsidi.
Langkah-langkah ini sejalan dengan rencana besar pemerintah dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan memperkuat daya beli masyarakat kelas bawah. Dengan tersedianya hunian yang layak dan terjangkau, diharapkan masyarakat tidak lagi harus tinggal di kawasan kumuh atau tidak sehat.
Selain itu, program ini juga memiliki multiplier effect terhadap sektor lain, mulai dari tenaga kerja, bahan bangunan, hingga layanan jasa. Ribuan lapangan kerja diperkirakan akan terbuka dari proyek pembangunan perumahan subsidi ini.
Pemerintah menegaskan bahwa pendekatan pembangunan tidak semata-mata mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas. “Kita tidak hanya ingin membangun rumah sebanyak-banyaknya, tetapi juga memastikan rumah yang dibangun itu benar-benar nyaman dan bisa menjadi tempat tinggal yang membahagiakan,” pungkas Menteri PKP.
Dengan berbagai strategi yang terintegrasi mulai dari penyediaan lahan, insentif investasi, hingga pengawasan mutu bangunan, pemerintah optimistis bahwa permasalahan backlog perumahan akan dapat teratasi dalam beberapa tahun ke depan. Masyarakat berpenghasilan rendah pun diharapkan bisa segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman secara finansial.
