JAKARTA - Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon menegaskan sepuluh tokoh Pahlawan Nasional 2025 merupakan hasil usulan masyarakat. Proses pengajuan dimulai sejak tingkat kabupaten dan kota, kemudian diteruskan ke tim peneliti dan pengkaji gelar di daerah.
"Nama-nama ini sebagaimana sudah diketahui adalah nama-nama yang merupakan usulan dari bawah, usulan dari masyarakat yang telah diterima sejak di kabupaten/kota, dan kemudian ada tim peneliti dan tim pengkaji gelar di tingkat daerah," ujar Fadli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 10 November 2025.
Setiap usulan awal dikaji oleh tim yang terdiri atas akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh budaya. Hasil kajian ini kemudian diserahkan ke tingkat provinsi sebelum diteruskan ke tim pusat di bawah Kementerian Sosial.
Proses ini memastikan bahwa setiap calon pahlawan memiliki rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan. Usulan masyarakat menjadi dasar awal sebelum melalui tahapan seleksi berlapis hingga tingkat pusat.
Seleksi Berlapis oleh Dewan Gelar dan Kementerian Sosial
Fadli Zon menjelaskan, setelah penilaian di tingkat pusat, Kementerian Sosial mengajukan nama-nama tersebut ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dari total 49 nama yang disidangkan, terdiri atas 40 nama baru dan sembilan nama lanjutan dari tahun sebelumnya, Dewan menyeleksi 24 nama prioritas.
Dari jumlah 24 nama prioritas itu, Presiden akhirnya menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional 2025. Langkah ini menegaskan bahwa penetapan pahlawan dilakukan secara hati-hati, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Kesepuluh tokoh yang ditetapkan mencerminkan keragaman geografis dan latar belakang jasa. Mereka ialah Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Jenderal Besar TNI Soeharto (Jawa Tengah), Marsinah (Jawa Timur), Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), Syaikhona Kholil (Jawa Timur), Hajjah Rahma El Yunusiyyah (Sumatera Barat), Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Jawa Tengah), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Tuan Rondahaim Saragih (Sumatera Utara), dan Zainal Abidin Syah (Maluku Utara).
Fadli menyatakan bahwa seluruh nama ini memenuhi ketentuan perundang-undangan dan mencerminkan aspirasi masyarakat. "Jasa-jasa mereka itu jelas, konkret dan juga benar-benar merupakan aspirasi yang sudah terseleksi ya, dengan proses yang cukup panjang, bahkan diseminarkan, bahkan dibukukan," ujarnya.
Keteladanan dan Inspirasi bagi Generasi Mendatang
Menurut Fadli Zon, penetapan pahlawan bukan sekadar simbol, tetapi juga sarana memberi inspirasi bagi masyarakat. Keteladanan mereka diharapkan menjadi semangat bagi generasi sekarang dan mendatang.
"Tujuannya adalah bagaimana ke depan, ini jasa-jasa mereka, keteladanan mereka bisa menjadi pemberi semangat bagi kita karena ini usulan-usulan juga dari provinsi," tutur Fadli. Proses pengusulan yang panjang memastikan bahwa setiap pahlawan memiliki kontribusi nyata bagi bangsa.
Selain itu, seleksi berlapis menjamin bahwa pengakuan diberikan kepada mereka yang benar-benar berjasa. Langkah ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ingatan sejarah bangsa.
Pemberian gelar juga diharapkan menumbuhkan kesadaran publik tentang peran individu dalam membangun negara. Setiap nama yang ditetapkan menjadi representasi pengabdian yang dapat dijadikan teladan di berbagai bidang.
Peluang Penganugerahan Gelar di Masa Mendatang
Fadli Zon menyampaikan bahwa sejumlah nama lain yang telah diusulkan akan kembali dibahas untuk kemungkinan penganugerahan di masa mendatang. Momentum yang dimaksud antara lain peringatan Hari Kebangkitan Nasional, sehingga proses penghargaan tetap berkelanjutan.
"Kita akan menjadikan nama-nama yang lain ini mungkin akan dibicarakan kalau bisa ada pemberian gelar pahlawan nasional juga pada hari kebangkitan nasional. Sehingga proses ini juga bisa terus berlanjut dan kita menghargai para tokoh, para pejuang bangsa yang telah berjasa bagi bangsa dan negara," pungkas Fadli.
Upaya ini menunjukkan bahwa penghargaan kepada pahlawan bangsa tidak berhenti pada satu periode. Prosesnya berkesinambungan untuk memastikan semua jasa dan keteladanan diakui secara adil.
Dengan mekanisme pengusulan dari bawah, seleksi berlapis, dan penetapan resmi oleh Presiden, penghargaan ini mencerminkan partisipasi rakyat dalam menentukan siapa yang layak dihormati. Hal ini sekaligus memperkuat hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan sejarah nasional.
Proses panjang penetapan 10 Pahlawan Nasional 2025 menunjukkan bahwa pengakuan terhadap jasa tokoh bangsa tidak sekadar simbolik. Dengan seleksi berlapis, pengusulan dari masyarakat, dan ketelitian Dewan Gelar, penghargaan ini menjadi representasi nyata pengabdian dan keteladanan.
Langkah ini juga membuka peluang bagi tokoh lain yang telah berjasa untuk mendapatkan penghargaan di masa mendatang. Dengan demikian, proses penganugerahan pahlawan nasional tetap relevan, transparan, dan memberikan inspirasi bagi generasi muda Indonesia.
